RUU Perampasan Aset Momentum Pertemukan visi Presiden dan Rakyat

AKURAT.CO Rancangan undang-undang tentang perampasan aset bisa menjadi momentum untuk mempertemukan visi pemimpin dengan rakyatnya.

Demikian disampaikan Akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Wim Tohari Danealdi, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas negara menghadapi kejahatan keuangan yang semakin transnasional, digital, dan kompleks.

Karena itu, undang-undang tersebut nantinya dapat menjadi bagian dari strategi untuk melindungi kedaulatan ekonomi, menjaga integritas sistem keuangan, memutus jaringan kekuatan ekonomi ilegal, serta memperkuat ketahanan nasional.

"Momentumnya ketemu, aspirasi masyarakat datang, visi presiden ada. Undang-undang ini bisa menjadi jembatan artikulasi terhadap apa yang diharapkan oleh kedua level strategis ini, rakyat dan presiden," jelas Wim Tohari.

Baca Juga: DPR Soroti Integritas Pengelola dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Ia menuturkan, acuan hukum dari internasional bisa dijadikan sebagai rujukan saja, tidak seluruhnya diadopsi, apalagi hanya menyalin saja.

Dalam hal ini Indonesia memiliki landasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatasi permasalahan yang ada.

"Saya berharap kita bisa membangun sebuah konstruksi undang-undang yang benar-benar orisinal buatan anak bangsa sendiri karena kita memiliki usaha masyarakat kita sendiri," ujar Wim Tohari.

Perspektif hubungan internasional dan geoekonomi, serta kemampuan memulihkan aset merupakan bagian dari daya negara untuk mengelola interdependensi global.

Oleh karenanya, UU Perampasan Aset harus kuat dalam hal norma. Serta siap dalam pelaksanaan, dan kokoh dalam kapasitas koordinasi, integritas, serta paling penting adalah legitimasi.