Penasihat Hukum Silmy Karim: Jaksa Akui Tidak Ada OTT, Perkara Pemerasan Sulit Dibuktikan

AKURAT.CO Penasihat hukum Silmy Karim, Soleman B. Ponto, menyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya.

Pernyataan itu disampaikan JPU dalam tanggapan atas nota perlawanan atau eksepsi Silmy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” kata Soleman seusai sidang.

Menurut Soleman, JPU menyatakan tidak ada penangkapan tangan terhadap Silmy selaku terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Namun, JPU menilai ketiadaan OTT tidak menghapus dasar penuntutan terhadap Silmy.

Soleman menilai pernyataan tersebut berbeda dengan pemberitaan saat KPK menangkap sejumlah pihak lain dalam perkara tersebut. Menurutnya, pemberitaan sebelumnya membentuk kesan seolah-olah Silmy turut terkena OTT.

“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi tadi Penuntut Umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” ujar Soleman.

Ia juga mempertanyakan perubahan fokus perkara dari OTT menjadi dugaan pemerasan.

“Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan, belok ke pemerasan, nah, habis pemerasan apa lagi nanti beloknya? Nanti kita lihat,” katanya.

Soleman menambahkan, perubahan tersebut perlu diuji dalam persidangan.

“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti,” ujarnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menilai tanggapan JPU pada pokoknya hanya mengulang isi surat dakwaan.

Ia menyebut JPU mengakui perbuatan Silmy belum diuraikan secara komprehensif dan masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Gafur juga mengatakan JPU mengakui Silmy tidak dikaitkan dengan keseluruhan angka Rp168,9 miliar, melainkan hanya dengan Rp1,2 miliar.

Ia menilai JPU terlalu dini menyimpulkan unsur pemerasan dan gratifikasi telah terpenuhi sebelum proses pembuktian berlangsung.

“Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.

Silmy sendiri mengatakan datang secara sukarela ke Gedung KPK pada 3 Juni 2026 malam untuk memenuhi pemeriksaan.

Menurutnya, saat itu penyidik tidak menemukan uang atau benda lain yang berkaitan dengan perkara pada dirinya.

“Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” kata Silmy seusai sidang.

Ia menyebut putusan praperadilan juga mencatat kehadirannya secara sukarela dan tanpa paksaan. Menurut Silmy, tidak ada berita acara tertangkap tangan dalam proses tersebut.

Silmy menilai kesan dirinya tertangkap tangan terus melekat dan menjadi pintu masuk dakwaan pemerasan serta gratifikasi terhadapnya.

Dalam perkara ini, JPU mendakwa Silmy, yang pernah menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan dua dakwaan.

Pertama, dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA senilai Rp168,9 miliar dalam periode 2021 hingga 2026.

Kedua, dugaan penerimaan gratifikasi berupa setoran Rp2,56 miliar dengan keterangan Dana Operasional Wakil Menteri serta saham senilai sekitar Rp31,38 miliar.

Silmy mempersoalkan pencantuman angka Rp168,9 miliar dalam dakwaan karena dinilai menimbulkan kesan dirinya terlibat dalam keseluruhan nilai tersebut.

“Angka Rp168,9 miliar itu seolah-olah saya terlibat di dalamnya,” ujarnya.

Ia juga membantah angka Rp1,2 miliar yang disebut dalam dakwaan sebagai bagian yang dikaitkan dengannya.

Menurut Silmy, angka tersebut masih berupa asumsi penyidik dan belum terbukti sebagai penerimaan uang.

“Rp1,2 miliar atau 0,78 persen itu asumsi penyidik, bukan fakta penerimaan. Nanti akan diuraikan dan dibuktikan di persidangan,” katanya.

Baca Juga: Prabowo Minta Menko PMK Bangun Sekolah Unggulan di Nagan Raya: Dalam 2 Tahun, Murid Sudah Bisa Belajar