KPK Periksa Karyawan Maktour dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rifannah yang merupakan karyawan Maktour Travel, terkait kasus korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).
Belum dirinci materi yang akan didalami penyidik terhadap Rifannah. Namun, keterangannya dibutuhkan untuk mengonfirmasi sejumlah fakta yang telah diperoleh penyidik terkait pengelolaan kuota haji khusus dan peran pihak swasta dalam perkara tersebut.
Baca Juga: Terseret Kasus Korupsi Kuota Haji, Gus Yaqut Mengaku Siap Dilimpahkan ke Pengadilan Kapan Saja
Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM), sebagai saksi pada Kamis (18/6/2026). Penyidik mendalami pengetahuan Fuad terkait proses pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota haji tambahan yang menjadi objek perkara.
KPK menyebut Fuad diduga memiliki pengetahuan mengenai proses awal pengalokasian kuota haji tambahan, termasuk distribusinya kepada sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA), Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM), serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba (ASR).
Baca Juga: KPK Dalami Barang Bukti dalam Kasus Kuota Haji, Yaqut Kembali Diperiksa
KPK menduga Yaqut dan Ishfah mengubah komposisi pembagian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi yang seharusnya mengikuti ketentuan 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Dalam pelaksanaannya, kuota tambahan tersebut diduga dibagi dengan skema 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Penyidik juga menduga terdapat pemberian sejumlah uang dari pihak penyelenggara haji khusus kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama sebagai imbalan atas kemudahan memperoleh kuota tambahan dan percepatan keberangkatan jemaah.
Sejumlah pihak swasta yang terafiliasi dengan penyelenggara haji khusus disebut memperoleh keuntungan tidak sah dari kebijakan tersebut. KPK saat ini masih terus melengkapi berkas perkara para tersangka dengan memeriksa saksi-saksi yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa dalam kasus tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global







