Profesionalitas KPK Dipertanyakan, Hukum Harus Bebas dari Kepentingan Politik

AKURAT.CO Jateng Corruption Watch menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai semakin tidak profesional.

Pendiri Jateng Corruption Watch, Benedictus Danang Setianto, mengkritisi sejumlah kasus yang mencerminkan adanya kepentingan lain di balik penegakan hukum oleh lembaga antirasuah tersebut.

"KPK didirikan pada 2002 dengan harapan menjadi lembaga luar biasa untuk memberantas korupsi yang juga luar biasa. Sayangnya, dalam perkembangannya, semakin ke sini KPK justru semakin kehilangan profesionalitasnya," ujarnya, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Siap Taati Putusan Hakim Soal Hasil Peraperadilan Lawan KPK

Benedictus menyoroti kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan KPK yang hanya diselesaikan dengan permintaan maaf massal serta pertemuan antara komisioner KPK dan tersangka korupsi.

Menurutnya, kejadian-kejadian tersebut menurunkan kredibilitas lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Benedictus juga menyinggung kasus buronan Harun Masiku yang hingga kini masih belum terselesaikan.

Baca Juga: Anggaran KPK Dipangkas Menjadi Rp1 Triliun di 2025

"Beberapa kali penyidik KPK menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku, tapi mengapa tidak segera ditangkap? Ini aneh, karena seharusnya jika sudah tahu langsung ditindak, bukan sekadar diumumkan ke publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Benedictus mengkritik langkah KPK yang kembali memanggil tokoh-tokoh dari partai politik tertentu dengan pertanyaan yang sama seperti pemeriksaan sebelumnya.

"Ini semakin menegaskan bahwa kasus ini sudah bergeser dari ranah hukum ke ranah politik. Jika benar ada tawaran dari petugas KPK, seperti yang disampaikan Agustina Tio, maka ini semakin membuktikan adanya kepentingan lain di dalam tubuh KPK," katanya.

Baca Juga: Mangkir karena Alasan Sakit, KPK Bakal Kirim Tim Dokter Periksa Walkot Semarang Hevearita

Untuk itu, dia mendesak agar KPK kembali ke jalur profesionalitas serta tidak digunakan sebagai alat politik.

"Jika memang KPK sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku, tangkap segera! Jangan jadikan kasus ini sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Hukum harus melayani keadilan yang bebas dari kepentingan politik dan perseteruan pribadi," tegas Benedictus, yang juga dosen Ilmu Hukum Universitas Soegijapranata.