Megawati Soroti KPK: Jangan Hanya Urus Hasto, Banyak Kasus Besar yang Diabaikan

AKURAT.CO Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya terlalu terfokus pada kasus yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dalam pidato politiknya pada peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan prioritas lembaga antirasuah tersebut.

“Saya yang ikut mendirikan KPK, masa tidak ada pekerjaan lain selain mengurus Pak Hasto? Itu saja terus yang diungkit-ungkit,” ujar Megawati.

Ia menambahkan, banyak kasus besar dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah yang seolah dibiarkan tanpa tindakan tegas.

“Wartawan tulis itu. Ada banyak yang sudah jelas-jelas jadi tersangka, tapi KPK diam saja,” tegasnya.

Baca Juga: Megawati: Ada yang Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP

Megawati mengaku rutin mengikuti perkembangan kasus yang ditangani KPK, namun kecewa karena jarang melihat kasus besar selain yang menyinggung Hasto.

“Saya setiap hari baca koran, berharap ada tambahan kasus besar yang ditangani. Eh, tetap saja enggak ada,” katanya.

Meski melontarkan kritik tajam, Megawati menekankan bahwa ia tidak ingin bersikap tidak sopan dengan terlalu banyak berkomentar.

Namun, ia meminta para kadernya tidak takut menyuarakan kebenaran.

“Takut itu hanya ilusi. Jangan takut. Saya sudah bilang, berbicara benar itu penting,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan fokus KPK yang dianggap hanya mengejar kasus kecil dan bukan korupsi besar yang merugikan negara dalam jumlah fantastis.

“Kenapa hanya cari ‘kroco-kroco’? Yang benar-benar besar, yang jumlahnya T T T itu mana? Saya tidak asal bicara, saya ingin KPK bekerja dengan benar,” tegas Megawati.

Baca Juga: Ditanya Soal Izin Bermain Dani Olmo dan Pau Victor, Carlo Ancelotti Menolak Berkomentar

Megawati mengingatkan, pembentukan KPK bukanlah tugas mudah.

Ia harus berjuang untuk mendirikan lembaga tersebut agar dapat membantu kinerja Polri dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi yang belum maksimal.

“KPK itu sifatnya adhoc, untuk memperkuat penegakan hukum. Tapi sekarang, kok begitu-begitu saja?” pungkasnya.