BSK Hukum Dorong Kebijakan Berbasis Bukti untuk Solusi Tepat Guna dan Inklusif

AKURAT.CO Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum mengadakan program Advokasi Kebijakan dengan tujuan mendorong terciptanya kebijakan yang inklusif, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Program ini bertujuan untuk menghadirkan perubahan positif di berbagai sektor dengan pendekatan yang terukur, kolaboratif, dan partisipatif.

Kepala BSK, Andry Indrady, menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data yang valid untuk menjawab tantangan di lapangan.

“Kami percaya bahwa kebijakan yang efektif harus berlandaskan bukti. Melalui advokasi ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan Kementerian Hukum relevan dengan fakta di lapangan. BSK harus kritis, bahkan jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi pimpinan,” ungkap Andry.

Baca Juga: Reservoir Komunal PAM JAYA Solusi Tingkatkan Distribusi Air Bersih di Jakarta

Ia juga menekankan bahwa BSK hadir untuk menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan melalui pencarian data yang akurat, konsultasi yang komprehensif, dan advokasi yang solutif.

“Harapannya, kegiatan advokasi ini dapat menemukan kesepahaman di antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Dengan pendekatan berbasis bukti, Andry menjelaskan, resistensi terhadap kebijakan dapat diminimalkan.

Data yang lengkap dan relevan akan mengurangi kesalahpahaman serta memastikan kebijakan yang disusun dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Berlandaskan data yang kuat, kita bisa mengurangi miskonsepsi terhadap kebijakan yang didorong oleh Kementerian Hukum. Ini juga menjadi upaya memastikan kebijakan lebih inklusif dan transparan,” jelas Andry.

Dalam acara ini, hadir dua narasumber yang memberikan penguatan analisis kebijakan, yakni Widhi Novianto, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, dan Muhamad Imam Alfie Syarien, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Baca Juga: Bertemu Presiden Prabowo, Sheikh Al-Azhar Sepakat Desak Penghentian Serangan dan Genosida di Gaza

Sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Hukum, BSK memiliki tugas merumuskan, menyusun, dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan hukum.

Dengan advokasi kebijakan ini, BSK diharapkan menjadi ujung tombak dalam menyusun kebijakan yang adaptif, solutif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.