Pria di Mojokerto Dituntut 4 Tahun Penjara atas Kasus Penggelapan Rp12,2 Miliar, Kuasa Hukum Protes!

AKURAT.CO Seorang pria asal Mojokerto berinisial HB dituntut hukuman penjara selama 4 tahun oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto atas tuduhan menggelapkan dana perusahaan keluarga senilai Rp12,2 miliar.

Saat ini, HB telah ditahan di Lapas Mojokerto dan didakwa dengan Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penggelapan.

Namun, Kuasa Hukum HB, Michael, menilai tuntutan jaksa tersebut keliru. Menurutnya, selama persidangan, jaksa tidak dapat memberikan bukti konkret yang menunjukkan kliennya melakukan penggelapan.

Bahkan, dana yang dituduhkan telah digelapkan disebut masih tersimpan di rekening perusahaan keluarga.

"Tidak ada sepeser pun yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa," tegas Michael dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Baca Juga: Cimory Yogurt Bites, Solusi Camilan Sehat dan Praktis Bagi Gen Z dan Milenial

Michael juga mempertanyakan dasar hukum kasus ini, yang menurutnya seharusnya berada di ranah perdata tetapi justru diproses sebagai perkara pidana.

Ia mencurigai adanya permainan di balik kasus ini, melibatkan oknum jaksa.

"Ini murni perkara perdata, tapi dipaksa menjadi pidana. Kami menduga ada permainan antara jaksa dan pihak penggugat," ungkapnya.

Michael telah melaporkan dua jaksa berinisial RA dan NDH ke Jamwas Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran etik.

Ia meminta agar kasus ini diusut tuntas, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain di jajaran Kejari Mojokerto.

"Indikasi penyimpangan ini sudah jelas. Kami yakin permainan ini melibatkan lebih dari sekadar jaksa penuntut umum, kemungkinan juga pimpinannya," tambah Michael.

Baca Juga: Lapang Dada Terima Hasil Pilkada, NasDem Jakarta Siap Kawal Janji Kampanye Pramono-Rano

Ia berharap laporan tersebut mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Agung untuk menegakkan keadilan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum kliennya.