Menko Polkam Sampaikan Pesan Presiden Prabowo pada Peringatan Harkodia 2024

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2024 yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Budi menegaskan, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas kepada aparat penegak hukum (APH) untuk tidak ragu memberantas korupsi serta tindak kejahatan lainnya.

"Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam pemberantasan korupsi, judi online, penyelundupan, dan narkoba," ujar Budi.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Kemenko Polkam bersama dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait telah membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.

Baca Juga: Menag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Buntut Kasus Gus Miftah

Budi juga menyampaikan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui transformasi digital.

"Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi dengan memanfaatkan e-government untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ini dilakukan dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik," jelasnya.

Beberapa langkah konkret yang diterapkan pemerintah untuk mendukung pemberantasan korupsi, antara lain:

1. E-Budgeting

Sistem ini diterapkan dalam pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD, untuk memastikan pengawasan yang ketat serta mengurangi potensi manipulasi dalam penggunaan anggaran.

2. E-Procurement

Sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung yang sering memicu kolusi dan korupsi. Proses tender menjadi lebih transparan dan adil.

3. Layanan Publik Berbasis Online

Pemerintah terus mengembangkan sistem layanan publik berbasis daring, seperti pembuatan KTP elektronik dan pembayaran pajak.

Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa perlu berhadapan langsung dengan petugas, sehingga meminimalkan potensi pungutan liar.

"Sistem pelayanan publik berbasis online ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mempersempit ruang bagi praktik korupsi," ungkap Budi.

Budi menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi secara menyeluruh.

Reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi, dan pengawasan ketat terus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas.

"Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk mencegah korupsi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," tutup Budi.