Besok, KPK Periksa Cak Imin Terkait Kasus Kemenaker

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melayangkan panggilan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, atau yang tenar dengan sapaan Cak Imin.

Cak Imin bakal diperiksa sebagai saksi oleh Tim Penyidik KPK, terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Terkait pemanggilan terhadap Cak Imin, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri tidak membantah. KPK berharap yang nersangkutan dapat hadir.

"Besok ditunggu saja," ujar Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Sekali lagi, harapan kami hadir sesuai surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan," kata Ali.

Awalnya, kabar pemanggilan orang nomor satu PKB itu diembuskan salah seorang sumber di KPK dan di luar KPK.

Dalam kasus ini, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta; Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia; dan Reyna Usman.

PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT). Sementara Reyna Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Reyna merintis karier di Kemnaker RI dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021.

Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp 20 miliar.

KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga (mark up) terkait pengadaan sistem proteksi TKI. Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, sebelumnya membenarkan jika proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker yang berujung rasuah dan diusut KPK terjadi pada 2012.

Lembaga antikorupsi tak menutup kemungkinan memanggil dan memeriksa Menaker pada saat itu.

Kemenaker saat itu dikomandoi oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ketum PKB itu diketahui menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya di-searching (siapa yang menjabat sebagai Menaker) Di 2012. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus nya, waktu kejadiannya kapan," kata Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B lalu si B tidak kita mintai keterangan kan itu janggal. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan," jelasnya.

Menurut Ali Fikri, penanganan kasus tersebut sudah dilakukan pihaknya jauh sebelum adanya deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dikatakan Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Anies- Cak Imin, pihaknya bahkan sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini.

"Perlu dipahami, jauh sebelum (deklarasi) itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya," ujar Ali.