Bawaslu Instruksikan Jajaran Fokus Tangani Sengketa Pilkada Mulai dari Berita Acara

Citra Puspitaningrum | 16 Juni 2024, 20:43 WIB

AKURAT.CO Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan jajaran di seluruh tingkatan untuk memperhatikan objek sengketa pada gelaran Pilkada 2024.

Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, menyebut objek sengketa bukan lagi surat keputusan maupun berita acara, tetapi form pengembalian dan form perbaikan dukungan.

"Nanti itu yang menjadi objek sengketa bagi peserta pemilu hak konstitusional yang merasa dirugikan, silakan melakukan upaya hukum di Bawaslu," jelasnya, dikutip Minggu (16/6/2024).

Dengan demikian, setiap warga negara berhak untuk ikut dalam kontestasi pemilu.

Dasarnya Surat Dinas KPU Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 yang pokoknya mengubah beberapa kriteria tidak memenuhi syarat menjadi belum memenuhi syarat.

Dan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

Totok mencontohkan, pemenuhan sengketa bisa jadi disebut formulir tanda pengembalian, tetapi sudah menyebabkan hak peserta pemilu dirugikan secara langsung.

Ini bisa menimbulkan akibat hukum, sehingga berujung pada objek sengketa pemilihan, maka Bawaslu meminta pengawasan melekat pada verifikasi faktual.

"Saya minta awasi betul di tahapan verifikasi faktual, kerja sama dengan divisi pencegahan dan jangan lupa tetap mengawasi operator juga. Tolong divisi hukum juga selalu koordinasi dengan divisi penanganan pelanggaran. Ini kerja tim," ujarnya.

"Kita sudah mengeluarkan saran perbaikan untuk mengantisipasi adanya pencatutan nama dukungan. Lakukan sosialisasi kerja sama dengan radio atau pasang banner," sambung Totok.

Totok juga berpesan agar sengketa pilkada yang biasanya dilakukan, berubah menjadi musyawarah tertutup dan terbuka.

Objek sengketanya yaitu formulir pengembalian dukungan.

Dia meminta untuk adanya saran perbaikan, sebab jika tidak maka ditingkatkan menjadi temuan.