Akurat Logo

Belajar dari Sejarah Khulafaur Rasyidin: Mekanisme Musyawarah dalam Menentukan Pendamping Pemimpin

Lufaefi | 17 November 2026, 09:40 WIB
Belajar dari Sejarah Khulafaur Rasyidin: Mekanisme Musyawarah dalam Menentukan Pendamping Pemimpin
Cara memilih pengganti wakil presiden - Islamic.co

AKURAT.CO Dinamika politik mengenai figur yang akan mendampingi kepala negara selalu menjadi persoalan penting dalam kehidupan berbangsa. Perbincangan tentang calon Wakil Presiden, misalnya, tidak hanya menyangkut siapa yang memiliki dukungan politik terbesar, tetapi juga bagaimana proses penentuan kepemimpinan berlangsung secara adil dan bermartabat.

Dalam sejarah Islam, persoalan kepemimpinan bukanlah sesuatu yang asing. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menentukan sosok yang akan memimpin komunitas Muslim. Peristiwa tersebut melahirkan berbagai pengalaman politik yang menarik untuk dipelajari, khususnya mengenai musyawarah, legitimasi, dan tanggung jawab kepemimpinan.

Sejarah Khulafaur Rasyidin memberikan sejumlah pelajaran penting tentang bagaimana kepemimpinan dibangun melalui proses yang tidak selalu sama.

Pertama, musyawarah sebagai jalan menentukan pemimpin. Setelah Rasulullah SAW wafat pada 632 M, kaum Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan kepemimpinan umat. Kaum Muhajirin kemudian terlibat dalam pembahasan tersebut. Melalui dialog dan pertimbangan berbagai pihak, Abu Bakar ash-Shiddiq akhirnya dibaiat sebagai khalifah.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa musyawarah menjadi salah satu mekanisme penting dalam menghadapi persoalan kepemimpinan. Allah SWT berfirman:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan dan pertimbangan bersama dalam urusan publik.

Kedua, pemimpin dapat mempertimbangkan figur yang akan melanjutkan kepemimpinan. Menjelang wafatnya, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya setelah berkonsultasi dengan sejumlah sahabat terkemuka. Keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan penerimaan.

Baca Juga: Menanti Sosok Pengganti Wapres: Menilik Kembali Kriteria Pemimpin dalam Islam

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap kapasitas, integritas, dan pengalaman calon pemimpin merupakan aspek penting dalam proses suksesi. Penentuan kepemimpinan tidak cukup hanya berdasarkan kedekatan personal, tetapi harus memperhatikan kebutuhan umat.

Ketiga, pembentukan tim musyawarah dalam menentukan kepemimpinan. Menjelang wafatnya, Umar bin Khattab membentuk majelis syura yang terdiri atas enam sahabat untuk menentukan khalifah berikutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam.

Melalui proses musyawarah tersebut, Utsman bin Affan akhirnya terpilih menjadi khalifah. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa proses pemilihan pemimpin dapat melibatkan sekelompok tokoh yang dipercaya untuk mempertimbangkan berbagai calon.

Keempat, kepemimpinan membutuhkan legitimasi dan persetujuan masyarakat. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib menerima baiat sebagai khalifah di tengah situasi politik yang penuh ketegangan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan penetapan figur, tetapi juga penerimaan dan kepercayaan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan keadilan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kelayakan.

Lantas, bagaimana sejarah tersebut relevan dengan penentuan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Tentu, mekanisme politik pada masa Khulafaur Rasyidin tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem pemerintahan modern. Pada masa itu belum dikenal konsep presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam negara konstitusional saat ini. Namun, prinsip musyawarah, pertimbangan kapasitas, legitimasi, dan tanggung jawab publik tetap relevan sebagai nilai etik.

Dalam konteks Indonesia, pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku. Nilai-nilai musyawarah dalam sejarah Islam dapat menjadi inspirasi moral, bukan pengganti aturan hukum negara.

Baca Juga: Tips Memilih Wakil Pemimpin Negara dalam Pandangan Islam

Pada akhirnya, sejarah Khulafaur Rasyidin mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata persoalan siapa yang memperoleh kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan diberikan melalui pertimbangan yang bertanggung jawab.

Di tengah dinamika politik modern, pelajaran tersebut tetap penting. Bangsa membutuhkan proses pergantian kepemimpinan yang tertib, figur yang memiliki integritas, serta masyarakat yang mampu menghargai musyawarah dan perbedaan.

Sebab, kepemimpinan yang baik tidak hanya lahir dari sosok yang tepat, tetapi juga dari proses yang menjunjung keadilan, kepercayaan, dan kemaslahatan bersama.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Lufaefi
Reporter
Lufaefi
Lufaefi
Editor
Lufaefi