Kemenhaj Klaim Tender Haji 2026 Steril dari Intervensi, Akui Tahun-tahun Sebelumnya Pernah Diwarnai Tekanan

AKURAT.CO Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa proses tender penyedia layanan haji tahun 2026 berjalan secara bersih, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menyatakan bahwa mekanisme pemilihan penyedia layanan dilakukan di Mekkah dengan sistem yang akuntabel dan dapat diaudit.

“Seluruh proses bidding atau pemilihan penyedia layanan haji telah dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan akuntabel. Prosesnya juga melibatkan unsur pengawasan internal dan pihak terkait sesuai ketentuan,” ujar Ichsan dalam keterangan yang dikutip pada Senin (26/10/2025).

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan tender mengikuti regulasi pemerintah Indonesia yang telah disesuaikan dengan aturan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, prinsip keterbukaan menjadi pedoman utama dalam seleksi perusahaan penyedia layanan haji agar pelaksanaan ibadah tahun depan berjalan lebih tertib dan profesional.

Menariknya, Ichsan secara terbuka mengakui bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, tender penyedia layanan haji kerap diwarnai intervensi dari berbagai pihak. Namun, untuk pelaksanaan tahun 2026, Kemenhaj memastikan kondisi tersebut tidak lagi terjadi. “Tahun ini kami pastikan prosesnya steril dari pengaruh dan tekanan mana pun,” tegasnya.

Baca Juga: Hukum Meyakini Kesaktian Kalender Jawa Weton dalam Perspektif Islam

Menanggapi isu dugaan adanya “mafia tender haji”, Ichsan mengimbau agar publik dan media bersikap cermat dalam menyikapi informasi. Ia meminta agar pemberitaan terkait proses tender tetap mengedepankan akurasi dan keseimbangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menegaskan bahwa penunjukan dua perusahaan pemenang tender, yaitu Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guests, telah melalui prosedur seleksi yang sah.

Meski kedua perusahaan tersebut pernah dikaitkan dengan masalah pada penyelenggaraan haji sebelumnya, Gus Irfan menampik adanya intervensi atau praktik jual beli proyek.

“Tidak ada intervensi, tidak ada fee, cashback, atau bentuk imbalan apa pun. Semua proses dilakukan demi pelayanan terbaik bagi jamaah,” kata Gus Irfan. Ia juga membantah adanya peran tokoh tertentu yang disebut-sebut ikut menentukan hasil tender.

Meski demikian, di luar pernyataan resmi Kemenhaj, muncul sejumlah laporan dari kalangan pemerhati haji yang menuding adanya kejanggalan dalam proses tender. Ketua Pengurus Masyarakat Pemerhati Haji, Nu’man Fauzi, bahkan telah melaporkan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Nu’man, ada indikasi bahwa perusahaan yang memenangkan tender tahun 2026 sebenarnya merupakan pihak-pihak lama yang sama, hanya berganti nama dan identitas. “Kami menduga tata kelola tender masih belum berubah signifikan karena perusahaan yang sama terus ditunjuk tanpa evaluasi mendalam,” ujarnya.

Ia menilai bahwa tanpa reformasi total, tata kelola pelayanan haji sulit mengalami perbaikan nyata. Terlebih, jika dugaan permainan harga dan pembagian keuntungan di balik kontrak tender benar adanya, maka risiko kerugian ekonomi umat dan kredibilitas penyelenggaraan haji akan semakin besar.

Baca Juga: Pohon Ini Pernah Disebut Nabi Muhammad, Pohonnya Ada di Indonesia

Hingga kini, Kemenhaj belum mengonfirmasi lebih jauh terkait laporan tersebut. Namun publik menanti langkah konkret lembaga antikorupsi untuk menelusuri dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan tender bernilai triliunan rupiah ini.

Gus Irfan menegaskan bahwa pihaknya siap diaudit dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum jika memang diperlukan. Ia menutup pernyataannya dengan pesan agar semua pihak menaruh kepercayaan pada upaya pembenahan yang sedang dilakukan Kemenhaj.

“Kami ingin memastikan bahwa jamaah haji Indonesia benar-benar menjadi tamu Allah yang dilayani dengan penuh integritas,” ujarnya.