Akurat

Menteri Haji dan Umrah RI Tegaskan Peran Indonesia sebagai Pemimpin Global dalam Pengelolaan Haji

Fajar Rizky Ramadhan | 9 Oktober 2025, 06:14 WIB
Menteri Haji dan Umrah RI Tegaskan Peran Indonesia sebagai Pemimpin Global dalam Pengelolaan Haji

AKURAT.CO Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai salah satu pemimpin global dalam pengelolaan haji dunia. Hal itu disampaikan dalam forum internasional 7th International Hajj Fund Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (8/10/2025).

Dalam pidatonya yang bertajuk “Peran Indonesia sebagai Pemimpin Global dalam Pengelolaan Haji: Menyeimbangkan Kesejahteraan Jamaah dan Keberlanjutan Ekonomi”, Irfan Yusuf menyoroti pentingnya keseimbangan antara pelayanan jamaah dan penguatan ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan.

“Dengan lebih dari 200 ribu jamaah setiap tahun, tanggung jawab Indonesia tidak hanya soal logistik, tetapi juga memastikan setiap langkah perjalanan jamaah menjadi pengalaman spiritual yang bermakna dan dikelola secara profesional,” ujar Irfan.

Menteri Irfan menuturkan, ada tiga dimensi utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan haji dan umrah di Indonesia, yakni keberhasilan ibadah, keberhasilan ekosistem ekonomi, serta keberhasilan dalam membangun peradaban dan etika.

Baca Juga: Menhaj Irfan Yusuf Tegaskan Komitmen Penyelenggaraan Haji Bebas KKN

“Keberhasilan ibadah berarti pelaksanaan haji dan umrah dilakukan efektif, tertib, dan sesuai prinsip syariat Islam. Keberhasilan ekonomi berarti menjadikan haji dan umrah sebagai katalis pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan keberhasilan peradaban adalah menumbuhkan kedisiplinan dan nilai-nilai moral di kalangan jamaah,” jelasnya.

Irfan juga menekankan pentingnya pendekatan pelayanan yang berpusat pada jamaah (pilgrim-centered service). Ia menyebut, aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta bimbingan keagamaan harus menjadi prioritas utama.

“Pelayanan jamaah tidak hanya soal fasilitas, tapi juga pembinaan makna ibadah dan dukungan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Irfan menegaskan visi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam tata kelola haji yang profesional, transparan, dan berintegritas. Ia menilai bahwa pelayanan kepada jamaah merupakan amanah keagamaan sekaligus wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

“Tata kelola kelembagaan yang kuat memastikan setiap rupiah dan sumber daya dikelola transparan demi kepentingan jamaah. Ini bukan sekadar tugas administratif, tetapi bentuk tanggung jawab moral,” tegasnya.

Menurut Irfan, pengelolaan haji juga harus dipandang sebagai ekosistem ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, investasi, dan inovasi. Ia menyoroti perlunya transformasi asrama haji menjadi hotel haji untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta upaya memperluas ekspor bahan pangan ke Arab Saudi.

“Asrama haji perlu ditingkatkan fungsinya agar memberi nilai tambah ekonomi. Sementara ekspor pangan kita, meski sudah swasembada beras, masih menghadapi kendala standar internasional seperti regulasi pestisida. Ini yang sedang kami perbaiki,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Irfan juga mengumumkan pembangunan Indonesia Hajj Village di Arab Saudi. Proyek ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi jamaah haji Indonesia serta memperkuat posisi produk dan layanan dalam negeri di pasar Arab Saudi.

“Setiap tahun, jamaah haji dan umrah Indonesia menghabiskan sekitar Rp60 triliun atau 3,6 miliar dolar AS. Melalui Hajj Village, kami ingin perputaran uang itu memberi manfaat langsung bagi petani, peternak, dan pelaku industri dalam negeri,” katanya.

Baca Juga: Transparansi Jadi Senjata Utama KPK Awasi Layanan Haji 2026

Selain itu, Irfan menyoroti pentingnya sinergi antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pengelola dana dan Kementerian Haji dan Umrah sebagai penyedia layanan. Ia menilai keseimbangan antara biaya dan kualitas layanan harus dijaga agar keberlanjutan ekonomi tetap terjamin.

“Keberlanjutan ekonomi berarti menemukan keseimbangan antara optimalisasi dana haji dan peningkatan kualitas layanan. Kami ingin memastikan biaya tetap rasional tanpa mengorbankan kualitas,” ucapnya.

Menutup pidatonya, Irfan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan ibadah haji sebagai simbol tata kelola yang baik, kerja sama ekonomi, dan kemitraan internasional yang berkelanjutan.

“Haji bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga simbol peradaban modern yang mengedepankan integritas, efisiensi, dan kemaslahatan umat,” tutupnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.