Susunan Kabinet dalam Pemerintahan Sahabat Ali bin Abi Thalib

AKURAT.CO Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, adalah khalifah keempat dalam sejarah Khulafaur Rasyidin.

Pemerintahannya berlangsung antara tahun 656-661 M, di tengah gejolak sosial-politik pasca pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan.

Pada masa pemerintahannya, Ali menyusun struktur pemerintahan untuk menghadapi tantangan dalam bidang administrasi, militer, dan hukum. 

Konsep Administrasi Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Dalam pemerintahannya, Ali menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan pemerintahan yang amanah.

Ia mengganti beberapa pejabat era Utsman bin Affan yang dianggap tidak amanah dan lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi.

Menurut Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam "Biografi Ali bin Abi Thalib", tujuan Ali adalah mengembalikan pemerintahan kepada prinsip keadilan dan kesederhanaan, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Baca Juga: Profil Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal yang Ditunjuk Menjadi Menteri Agama

Struktur Kabinet dan Pejabat Utama

Berikut beberapa jabatan kunci dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib:

Gubernur Wilayah

• Malik al-Asytar: Ditunjuk sebagai gubernur Mesir, namun wafat sebelum tiba di wilayahnya. Ali memilihnya karena dikenal sebagai panglima dan tokoh yang memiliki dedikasi tinggi terhadap Islam.
• Qais bin Sa'ad: Menggantikan Malik di Mesir. Qais dikenal memiliki kapasitas administrasi dan kecerdasan politik.

Penasihat dan Ahli Hukum (Qadhi)

• Abdullah bin Abbas: Sepupu Ali yang dipercaya sebagai penasihat utama dan qadhi. Ia berperan penting dalam memberikan nasihat hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.
• Abu Musa al-Asy'ari: Memegang peran penting dalam diplomasi, meskipun kemudian ia berbeda pendapat dengan Ali dalam arbitrase Perang Shiffin.

Komandan Militer

• Al-Hasan dan Al-Husein: Kedua putra Ali berperan aktif dalam berbagai pertempuran, meski bukan sebagai komandan utama. Mereka mendampingi Ali dalam banyak peristiwa, termasuk Perang Jamal dan Shiffin.
• Asytar an-Nakha’i: Komandan militer yang terkenal setia kepada Ali dan memiliki pengaruh besar di kalangan tentara.

Prinsip Rekrutmen: Kompetensi dan Integritas

Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya memilih pejabat berdasarkan kapasitas dan akhlak.

Dalam salah satu suratnya kepada Malik al-Asytar, Ali menegaskan agar ia memperhatikan siapa yang layak memimpin dan memilih pejabat yang jujur dan berkompeten (lihat Nahjul Balaghah).

Baca Juga: Film “Jangan Salahkan Aku Selingkuh” Viral, Apakah Islam Membolehkan Perselingkuhan?

Menurut ulama seperti Imam Syafi’i, Ali merupakan sosok pemimpin yang menempatkan agama dan etika di atas segala pertimbangan politik.

Hal ini terlihat dalam penunjukan pejabat, di mana Ali lebih mementingkan integritas daripada koneksi sosial atau ekonomi.

Tantangan dalam Kabinet Ali

Pemerintahan Ali menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik internal seperti Perang Jamal (656 M) dan Perang Shiffin (657 M).

Dalam konteks ini, Ali harus menghadapi perpecahan di antara sahabat-sahabat Nabi yang memiliki pandangan berbeda tentang legitimasi kepemimpinannya.

Beberapa pejabat penting seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Syam, menolak tunduk kepada Ali.

Ali juga menghadapi kelompok Khawarij, yang awalnya mendukungnya tetapi kemudian memberontak setelah tidak puas dengan hasil arbitrase dalam Perang Shiffin.

Situasi ini membuat Ali harus beradaptasi dan lebih fokus pada upaya menjaga kestabilan pemerintahan dan keamanan.

Baca Juga: Sejarah Berdirinya Masjid Ali bin Abi Thalib di Madinah

Kabinet Ali bin Abi Thalib didesain untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran.

Ali memilih orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas untuk memegang jabatan strategis, meski dalam praktiknya, ia dihadapkan pada konflik politik yang berat.

Prinsip pemerintahan Ali banyak diulas oleh para ulama dan sejarawan, seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam Sejarah Ali bin Abi Thalib.

Kebijakan Ali mencerminkan semangat pemerintahan yang melayani umat dan menegakkan kebenaran di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Ali bin Abi Thalib tidak hanya meninggalkan warisan kepemimpinan, tetapi juga teladan tentang pentingnya pemerintahan yang adil dan transparan di tengah dinamika sosial-politik yang kompleks.