Kiai NU Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji

AKURAT.CO Polemik dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 yang menyeret sejumlah nama besar di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini telah memeriksa enam petinggi PBNU dan GP Ansor terkait kasus tersebut.

Perhatian besar datang dari kalangan ulama NU. KH Abdul Muhaimin, A’wan PBNU periode 2022–2027, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi ini. Ia menilai, bila benar ada aliran dana korupsi yang menyentuh struktur PBNU, maka hal tersebut menjadi preseden buruk dalam sejarah organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

“Itu tugas KPK, kita mendukung dan patuh pada penegakan hukum. Namun, segera umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang meresahkan warga NU,” tegas Kiai Muhaimin, Sabtu kepada wartawan (13/9/2025).

Baca Juga: Pukat UGM Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji

Menurutnya, penetapan tersangka sebaiknya tidak ditunda agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Jika tidak ada kejelasan, publik bisa menilai seolah-olah KPK sedang merusak reputasi NU secara kelembagaan.

“Dugaan pelaku adalah oknum yang menyalahgunakan kebesaran NU. Bukan organisasi secara keseluruhan,” lanjutnya.

Kiai Muhaimin juga menekankan agar proses hukum tetap menghormati para ulama dan kiai kampung yang sama sekali tidak mengetahui persoalan ini.

Ia menyayangkan hujatan yang terus menyerang NU di media sosial, padahal ribuan ulama dan kiai berkhidmat secara tulus tanpa keterlibatan dalam kasus tersebut.

“Ada ribuan ulama dan kiai yang murni berkhidmat. Tapi mereka ikut merasakan dampaknya karena hujatan terhadap NU terus bergulir di media sosial,” ujarnya.

Sebagai tokoh nasional sekaligus mantan Presiden Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), ia menilai konflik narasi di media sosial kian panas. Dukungan publik terhadap KPK memang dominan positif, tetapi pembelaan terhadap pihak yang diduga terlibat cenderung emosional.

Baca Juga: KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

Kiai Muhaimin menegaskan, jalan terbaik untuk meredam situasi adalah kejelasan hukum. “Jangan dibikin serial drama. Siapapun yang terlibat, bahkan jika pimpinan tertinggi PBNU, maka harus dibuka secara terang benderang,” pungkasnya.