Ini yang Perlu Diketahui untuk Memahami Pemilu Bersejarah Bangladesh Setelah Kisruh Politik 2024

AKURAT.CO Jutaan warga Bangladesh memberikan suara pada Kamis (12/2) dalam pemilu yang disebut sebagai momentum bersejarah untuk memulihkan demokrasi setelah tumbangnya pemimpin otoriter Sheikh Hasina.

Sekitar 128 juta pemilih terdaftar mengikuti pemungutan suara untuk memilih 300 anggota parlemen dalam pemilu besar pertama sejak “Revolusi Juli” 2024. Pemberontakan yang dipimpin mahasiswa dan generasi muda (Gen Z) itu memaksa Hasina meninggalkan kekuasaan dan pergi ke pengasingan di India.

Pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus menyebut pemilu ini sebagai proses “bersejarah” dalam upaya mengembalikan demokrasi di negara Asia Selatan tersebut.

Awami League Dilarang, BNP dan Jamaat Jadi Favorit

Pemilu ke-13 dalam sejarah Bangladesh merdeka ini berlangsung tanpa partai tertua negara itu, Awami League, yang dilarang ikut serta. Kontestasi kini mengerucut pada dua kekuatan utama: Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan Jamaat-e-Islami.

Namun siapa pun yang menang akan menghadapi tantangan besar untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi. Bangladesh sebelumnya dikenal sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia, sebelum dilanda krisis politik, kekerasan, dan kolaps ekonomi dalam 18 bulan terakhir.

“Insyaallah, kami akan menang. Ini sudah lama kami nantikan,” ujar seorang pendukung di luar kantor pusat BNP di Gulshan, Dhaka.

Di berbagai sudut ibu kota, poster partai berwarna-warni menghiasi jalanan, berdampingan dengan grafiti lama yang menuntut keadilan atas tindakan keras rezim Hasina terhadap demonstran. Pesannya jelas: fajar baru diharapkan hadir, namun masa lalu tidak akan dilupakan.

Bayang-bayang Radikalisasi dan Kekerasan

Pemilu ini juga dibayangi kekhawatiran meningkatnya pengaruh kelompok Islam konservatif, terutama dengan bangkitnya kembali Jamaat-e-Islami yang sebelumnya sempat dilarang.

Pemungutan suara ini menjadi yang pertama sejak aksi massa mahasiswa menggulingkan Hasina dan mengakhiri 15 tahun kekuasaannya. Menurut PBB, tindakan keras aparat saat itu menewaskan hingga 1.400 orang.

Pada November lalu, pengadilan tribunal Bangladesh menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada Hasina atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan—putusan yang memicu kritik tajam.

Hampir lima juta pemilih akan menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya, sebagian besar adalah generasi muda yang turun ke jalan dalam protes tahun lalu.

“Saya rasa kami tidak sepenuhnya siap menghadapi situasi setelah protes. Pemberontakan itu memang perlu, tetapi sekarang kami membutuhkan pemerintahan yang bisa memperbaiki kehidupan kami. Negara ini sangat membutuhkan reformasi,” kata Salim Sheikh, insinyur berusia 27 tahun.

BNP Andalkan Tarique Rahman

Dengan absennya Awami League, BNP melesat sebagai kandidat terkuat. Banyak warga Dhaka menyatakan siap memberi kepercayaan kepada Tarique Rahman, putra mantan perdana menteri Khaleda Zia.

Rahman kembali ke Bangladesh pada Desember lalu setelah 17 tahun di pengasingan. Ia berjanji membangun kembali institusi demokrasi dan menstabilkan ekonomi yang tertekan inflasi serta gejolak politik.

“Ia adalah sosok yang telah berubah,” ujar Sakina Bibi, pekerja toko ponsel. “Sejak kembali, ia sangat tulus dan berhati-hati dalam menentukan arah masa depan partai. Kami percaya pada kepemimpinannya. Kami membutuhkan pemimpin baru untuk menjalankan negara ini.”

Penasihat Rahman, Mahdi Amin, menegaskan komitmen partainya terhadap pemilu yang adil. “Sebagai partai politik paling populer dengan dukungan besar dari pemilih, menjadi kepentingan kami untuk memastikan pemilu tetap bebas, adil, dan setara tanpa kontroversi apa pun,” ujarnya.

Amin juga memaparkan agenda reformasi BNP. “Kami ingin memberdayakan kaum muda dengan lebih banyak peluang. Kami ingin memberikan pelatihan peningkatan keterampilan agar mereka lebih siap mendapatkan pekerjaan di sektor publik maupun swasta, menjadi wirausaha, atau bekerja di luar negeri. Kami akan fokus pada peluang ekonomi, kebebasan politik, dan pemberdayaan yang dapat menciptakan lapangan kerja.”

Ia mengklaim pemerintahan BNP akan memulihkan hak oposisi yang sejati dan memberikan kebebasan berpolitik tanpa persekusi.

Awami League Sebut Pemilu “Palsu”

Di sisi lain, Awami League menyebut pemilu ini sebagai “pemilu palsu” dan menyerukan boikot. Putra Hasina, Sajeeb Wazed, menuding pemerintahan sementara menerapkan larangan de facto terhadap partai politik tertentu.

“Ini adalah pemilu yang sepenuhnya dimanipulasi, khususnya untuk memberi Jamaat porsi kursi parlemen yang jauh lebih besar daripada yang seharusnya mereka dapatkan dalam pemilu yang adil,” katanya.

Meski mengakui keberhasilan Hasina mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dan menjaga stabilitas, Wazed juga menyampaikan penyesalan atas respons keras pemerintah terhadap demonstrasi.

“Pemerintah kami sepenuhnya salah menangani protes tersebut. Situasinya dibiarkan lepas kendali. Seharusnya tidak sampai sejauh itu. Dan itu sangat disesalkan,” ujarnya.

Jamaat-e-Islami dan Kekhawatiran Minoritas

Koalisi 11 partai yang dipimpin Jamaat-e-Islami berupaya memperluas pengaruh nasionalnya. Jamaat, yang lama dikaitkan dengan ideologi Islam garis keras, berpotensi menjadi kekuatan signifikan di parlemen.

Dalam kampanye terbaru, pemimpin Jamaat Shafiqur Rahman menyatakan, “Hari ini, Jamaat berada di ambang mayoritas.”

Ia juga menegaskan, “Terlepas dari agama mereka, semuanya adalah warga negara Bangladesh. Saya tidak menganggap siapa pun sebagai minoritas. Semua adalah warga Bangladesh. Kami tidak mendukung perpecahan.”

Namun kekhawatiran tetap muncul di kalangan minoritas Hindu yang mencakup sekitar 8 persen populasi. “Umat Hindu bisa saja dipaksa meninggalkan negara ini jika Jamaat berkuasa. Sebagian dari kami mungkin memilih pergi untuk menghindari persekusi,” kata Rony Halder, pengemudi becak beragama Hindu.

Referendum Reformasi dan Masa Depan Bangladesh

Pemilu kali ini juga dibarengi referendum reformasi struktural, termasuk pembatasan masa jabatan perdana menteri dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Langkah ini dinilai sebagai upaya mencegah konsentrasi kekuasaan seperti yang terjadi selama era Hasina.

Sejak merdeka pada 1971, Bangladesh kerap mengalami pasang surut antara pemerintahan sipil dan intervensi militer, dengan institusi demokrasi yang rapuh.

Pemilu Kamis ini tidak akan menghapus sejarah tersebut. Namun hasilnya akan menentukan arah baru Bangladesh di tengah harapan, ketidakpastian, dan tuntutan perubahan besar dari generasi mudanya.