AS Belum Jelas Soal Masa Depan Badan Pengungsi Palestina, UNWRA Ingatkan Kondisi Irak 2003

AKURAT.CO Kepala badan pengungsi Palestina PBB, UNRWA, menyatakan Amerika Serikat hingga kini belum memiliki kejelasan terkait peran lembaganya di masa depan. Ia memperingatkan, penghapusan UNRWA tanpa pengganti yang siap dapat menciptakan “kekosongan besar” layanan kemanusiaan, seperti yang terjadi di Irak setelah 2003.

Dalam pernyataan kepada Reuters di sela-sela Munich Security Conference, Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan posisi Washington masih belum final.

“Belum ada jawaban pasti, karena kepentingan AS juga agar proses ini berhasil. Jika Anda menyingkirkan lembaga seperti kami sebelum ada alternatif, Anda menciptakan kekosongan besar,” ujarnya.

Ia membandingkan situasi tersebut dengan kondisi Irak pada 2003 setelah invasi yang dipimpin AS, ketika struktur administrasi dibongkar tanpa sistem pengganti sehingga banyak warga tidak memperoleh layanan publik.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebelumnya menuduh sejumlah staf UNRWA memiliki keterkaitan dengan kelompok Palestina Hamas. Tuduhan itu dibantah keras oleh UNRWA.

Washington yang selama ini menjadi donor terbesar UNRWA membekukan pendanaan pada Januari 2024, setelah Israel menuduh sekitar selusin pegawai UNRWA terlibat dalam serangan mematikan 7 Oktober.

UNRWA selama beberapa dekade berperan sebagai lembaga internasional utama yang menyediakan layanan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina keturunan pengungsi perang yang menyertai berdirinya Israel pada 1948.

Lazzarini, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir Maret, mengatakan untuk jangka pendek pihaknya tidak melihat adanya pemotongan dana tambahan. Ia menegaskan UNRWA masih terus menyediakan layanan kesehatan publik dan pendidikan yang belum tergantikan oleh lembaga lain.

Ia juga mendesak negara-negara Teluk Arab meningkatkan kontribusi dana, karena menurutnya besaran bantuan belum sebanding dengan pernyataan solidaritas terhadap pengungsi Palestina.

Di sisi lain, Israel menuduh UNRWA bersikap bias. Parlemen Israel pada Oktober 2024 telah mengesahkan undang-undang yang melarang lembaga tersebut beroperasi di wilayahnya serta melarang pejabat setempat melakukan kontak resmi dengan UNRWA.