Inggris Tolak Permintaan AS Gunakan Pangkalan Militer untuk Serang Iran

AKURAT.CO Pemerintah Inggris dilaporkan menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer Inggris dalam potensi serangan terhadap Iran. Keputusan ini disebut memicu ketegangan baru antara London dan Washington.
Laporan The Times menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah memberi tahu Presiden AS Donald Trump bahwa Inggris tidak akan mengizinkan penggunaan fasilitas militer di pangkalan gabungan AS-Inggris di Diego Garcia maupun RAF Fairford di Gloucestershire untuk aksi militer terhadap Iran.
Menurut laporan tersebut, keputusan itu didorong kekhawatiran bahwa keterlibatan dalam serangan tanpa dasar hukum yang jelas dapat melanggar hukum internasional.
Isu Diego Garcia dan Kepulauan Chagos
The Times juga melaporkan bahwa langkah Inggris itu membuat Trump menarik dukungan terhadap rencana London untuk menyerahkan kedaulatan British Indian Ocean Territory, termasuk Kepulauan Chagos, kepada Mauritius. Di kawasan itu terdapat pangkalan udara strategis Diego Garcia.
Berdasarkan perjanjian lama, Amerika Serikat wajib meminta persetujuan Inggris sebelum menggunakan pangkalan militer yang berada di bawah kedaulatan Inggris.
Sejumlah media Inggris, termasuk BBC, melaporkan bahwa persiapan militer AS untuk kemungkinan serangan terhadap Iran—yang disebut-sebut bisa diluncurkan dari Diego Garcia—meningkatkan perhatian Trump terhadap nilai strategis pulau terbesar di Kepulauan Chagos tersebut.
Trump juga menyinggung hal ini dalam unggahan di Truth Social pada Rabu. Ia menulis bahwa jika Iran menolak mencapai kesepakatan, mungkin diperlukan penggunaan Diego Garcia dan RAF Fairford untuk “menghilangkan potensi ancaman dari rezim yang sangat tidak stabil dan berbahaya.”
London Enggan Dukung Serangan Pendahuluan
RAF Fairford dan beberapa pangkalan Inggris sebelumnya digunakan AS dalam operasi penyitaan kapal tanker Bella 1 yang diduga terlibat dalam aktivitas “armada bayangan” dan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Operasi tersebut dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Inggris dan disebut dilakukan dengan dukungan penuh London serta sesuai hukum internasional.
Namun, potensi serangan militer langsung terhadap Iran dinilai akan menghadapi pengawasan ketat di Inggris. Sumber The Times menyebut London kecil kemungkinan mendukung serangan pendahuluan, mengingat Inggris juga pernah menolak terlibat dalam serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran saat konflik 12 hari antara Israel dan Iran musim panas lalu.
Hingga kini, baik pemerintah AS maupun Inggris belum memberikan komentar resmi terkait laporan terbaru tersebut.
Iran Ancam Balas Jika Diserang
Di tengah meningkatnya ketegangan, Iran memperingatkan bahwa pangkalan, fasilitas, dan aset milik AS akan menjadi “target sah” jika Washington melancarkan aksi militer.
Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani mengutip pernyataan terbaru Trump dan meminta komunitas internasional memastikan AS segera menghentikan “ancaman penggunaan kekuatan yang melanggar hukum.”
Iran menegaskan tetap berkomitmen pada solusi diplomatik dan siap membahas program nuklir damainya secara timbal balik. Namun, Teheran memperingatkan bahwa jika menjadi sasaran agresi militer, seluruh pangkalan dan aset “kekuatan musuh” di kawasan akan dianggap sebagai target sah dalam kerangka pembelaan diri.
Trump Beri Iran Tenggat 15 Hari
Presiden Trump dalam beberapa pekan terakhir berulang kali mengancam aksi militer terhadap Iran, awalnya terkait penindakan terhadap demonstran anti-pemerintah dan terbaru mengenai program nuklir Teheran.
Pada Kamis, Trump menyatakan Iran hanya memiliki waktu maksimal 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Ia kembali memberi sinyal bahwa AS akan melakukan serangan jika perundingan gagal.
Pernyataan tersebut muncul setelah pertemuan di Jenewa pada Selasa antara utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantu Trump, yang melakukan komunikasi tidak langsung dengan diplomat senior Iran dan melaporkan adanya tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









