Mantan Kepala Intelijen Sri Lanka Ditangkap Terkait Bom Paskah 2019 yang Tewaskan 279 Orang

AKURAT.CO Otoritas penyidik kriminal Sri Lanka menangkap mantan kepala intelijen negara itu terkait rangkaian serangan bom Paskah 2019 yang menewaskan 279 orang dan mengguncang sektor pariwisata, tulang punggung ekonomi negara tersebut.

Pensiunan Mayor Jenderal Suresh Sallay ditangkap saat fajar di sebuah wilayah pinggiran ibu kota pada Rabu, menurut keterangan kepolisian.

Seorang pejabat penyidik mengatakan kepada AFP bahwa Sallay ditangkap atas dugaan konspirasi serta membantu dan memfasilitasi serangan bom Paskah tersebut.

Sallay diangkat sebagai kepala State Intelligence Service (SIS) pada 2019 setelah Gotabaya Rajapaksa menjadi presiden. Ia sebelumnya membantah tuduhan keterlibatan dalam serangan bom bunuh diri terkoordinasi tersebut.

Serangan Bom Guncang Gereja dan Hotel

Pada Minggu Paskah 2019, enam serangan bom bunuh diri terjadi hampir bersamaan. Tiga gereja yang tengah menggelar misa Paskah dan tiga hotel mewah yang dipenuhi tamu saat sarapan menjadi sasaran.

Selain menewaskan 279 orang, serangan itu melukai lebih dari 500 orang, termasuk 45 warga negara asing. Tragedi tersebut juga memukul keras industri pariwisata Sri Lanka yang menjadi sektor vital perekonomian.

Setelah kejadian, pemerintah menyalahkan kelompok bersenjata lokal sebagai pelaku. Namun, nama Sallay turut disebut-sebut sebagai pihak yang diduga mengatur serangan tersebut.

Pada 2023, media Inggris Channel 4 melaporkan bahwa Sallay diduga memiliki kaitan dengan para pelaku bom dan disebut pernah bertemu dengan mereka sebelum serangan terjadi.

Seorang pelapor (whistleblower) kepada media tersebut mengklaim bahwa serangan itu dibiarkan terjadi untuk memengaruhi pemilihan presiden 2019 demi menguntungkan Rajapaksa. Dua hari setelah serangan, Rajapaksa menyatakan pencalonannya dan kemudian memenangkan pemilu November 2019 dengan telak setelah berjanji memberantas kekerasan.

Setelah kemenangan tersebut, Sallay dipromosikan menjadi kepala SIS. Namun, ia diberhentikan setelah Anura Kumara Dissanayake memenangkan pemilihan presiden pada 2024 dengan janji menuntaskan proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan bom Paskah.

Putusan Mahkamah Agung dan Desakan PBB

Sejumlah investigasi lain sebelumnya menyimpulkan bahwa aparat keamanan gagal menindaklanjuti peringatan dari badan intelijen India terkait potensi serangan yang akan terjadi.

Pada 2023, Mahkamah Agung Sri Lanka menyatakan mantan Presiden Maithripala Sirisena dan empat pejabat tinggi lainnya lalai mencegah serangan tersebut. Pengadilan memerintahkan Sirisena membayar ganti rugi pribadi sebesar 100 juta rupee kepada keluarga korban yang mengajukan gugatan perdata.

Sementara itu, mantan kepala kepolisian, dua pejabat intelijen senior, serta Sekretaris Kementerian Pertahanan diperintahkan secara bersama-sama membayar tambahan 210 juta rupee sebagai kompensasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mendesak pemerintah Sri Lanka untuk mempublikasikan bagian-bagian laporan penyelidikan sebelumnya yang belum dibuka ke publik.