AS Cabut Visa Dua Anggota Dewan Presiden Transisi Haiti dan Seorang Menteri

AKURAT.CO Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Haiti. Dua anggota Dewan Presiden Transisi Haiti dan seorang menteri kabinet dicabut visa masuknya ke AS. Pengumuman ini disampaikan Departemen Luar Negeri AS, Rabu waktu setempat (28/1).

Pencabutan visa ini menjadi gelombang terbaru sanksi Washington, hanya tiga hari setelah dua anggota dewan lainnya juga dilarang memasuki Amerika Serikat oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Seperti kasus-kasus sebelumnya, termasuk pencabutan visa terhadap satu anggota dewan pada November lalu, Departemen Luar Negeri AS tidak mengungkap identitas pejabat yang terkena sanksi, dengan alasan privasi. Dengan keputusan terbaru ini, lima dari tujuh anggota Dewan Presiden Transisi Haiti yang memiliki hak suara kini berada di bawah sanksi AS.

Sanksi tersebut juga berlaku bagi anggota keluarga inti yang masih memiliki visa AS yang sah.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Thomas “Tommy” Pigott, menyatakan bahwa tindakan para pejabat tersebut telah memungkinkan kelompok geng bersenjata di Haiti—sebagian di antaranya ditetapkan sebagai organisasi teroris asing—untuk semakin mengguncang stabilitas negara.

“Pemerintahan Trump akan terus mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang berkontribusi pada destabilisasi Haiti dan kawasan,” kata Pigott.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, saat memberikan kesaksian di Kongres terkait Venezuela, juga menyinggung situasi Haiti. Ia mengatakan geng-geng kriminal di negara tersebut telah menyebabkan keruntuhan sistemik, menguasai wilayah, dan mengancam kemampuan negara untuk membentuk pemerintahan yang efektif.

Ketegangan politik di Haiti meningkat sejak pekan lalu, ketika lima anggota dewan memilih untuk mencopot Perdana Menteri Alix Didier Fils-Aimé, menjelang berakhirnya masa mandat dewan pada 7 Februari. Pejabat AS, termasuk Rubio dan Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS di Port-au-Prince, Henry Wooster, memperingatkan bahwa langkah tersebut melanggar hukum.

Dalam pidatonya pada acara wisuda hampir 900 polisi baru di Port-au-Prince, Wooster menegaskan bahwa mempertahankan Fils-Aimé sebagai kepala pemerintahan Haiti penting untuk memerangi geng bersenjata dan menstabilkan negara.

Meski demikian, sebagian anggota dewan tetap mendorong pencopotan tersebut. Ketua Dewan Presiden Transisi, Laurent Saint-Cyr, dilaporkan menolak menandatangani resolusi yang mendukung pemecatan Fils-Aimé. Setelah penolakan itu, sejumlah anggota dewan disebut-sebut mencoba menyingkirkan Saint-Cyr dari jabatannya.

Sanksi terbaru ini mencerminkan kekhawatiran dan frustrasi Amerika Serikat terhadap kepemimpinan transisi Haiti, yang dinilai terus memperburuk ketidakstabilan dan memicu krisis politik menjelang berakhirnya masa jabatan mereka.