Israel Rencanakan Pembatasan Warga Palestina Masuk Gaza Lewat Perlintasan Rafah

AKURAT.CO Israel berencana membatasi jumlah warga Palestina yang masuk ke Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah dengan Mesir. Langkah ini bertujuan agar jumlah warga yang keluar dari Gaza lebih banyak dibandingkan yang masuk, menurut tiga sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Rencana itu mencuat menjelang dibukanya kembali Perlintasan Rafah yang dijadwalkan pekan depan. Ketua komite transisi Palestina yang didukung Amerika Serikat untuk mengelola Gaza sementara, Ali Shaath, mengumumkan pada Kamis (22/1) bahwa perlintasan Rafah akan kembali dibuka.

Perlintasan Rafah selama ini menjadi satu-satunya jalur keluar-masuk Gaza bagi hampir seluruh dari lebih dua juta penduduk wilayah tersebut. Awalnya, perbatasan itu direncanakan dibuka pada fase pertama rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober lalu.

Namun, awal bulan ini Washington menyatakan rencana tersebut telah memasuki fase kedua. Dalam fase ini, Israel diharapkan menarik pasukan lebih jauh dari Gaza, sementara Hamas diminta menyerahkan kendali administrasi wilayah tersebut. Sejak 2024, sisi Gaza dari perlintasan Rafah berada di bawah kendali militer Israel.

Tiga sumber tersebut menyebutkan belum jelas bagaimana Israel akan menerapkan pembatasan jumlah warga Palestina yang masuk dari Mesir, maupun rasio yang ingin dicapai antara jumlah warga yang keluar dan masuk Gaza.

Sejumlah pejabat Israel sebelumnya pernah menyampaikan keinginan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza. Meski demikian, Israel membantah berniat memindahkan penduduk secara paksa. Bagi warga Palestina, isu ini sangat sensitif karena dikhawatirkan mereka yang keluar sementara tidak diizinkan kembali ke Gaza.

Perlintasan Rafah nantinya diperkirakan akan dijalankan oleh petugas Palestina yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, serta diawasi oleh personel Uni Eropa. Skema serupa pernah diterapkan dalam gencatan senjata singkat antara Israel dan Hamas pada awal tahun lalu.

Kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan tanggapan atas rencana tersebut. Militer Israel juga menolak berkomentar dan menyerahkan penjelasan kepada pemerintah.

Seorang pejabat Israel mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah akan menentukan waktu pembukaan perbatasan. Ia menegaskan warga Palestina tidak dapat keluar atau masuk Gaza tanpa persetujuan Israel.

Selain itu, Israel juga disebut ingin mendirikan pos pemeriksaan militer di dalam wilayah Gaza, dekat perbatasan Rafah. Seluruh warga Palestina yang masuk atau keluar Gaza diwajibkan melewati pos tersebut untuk menjalani pemeriksaan keamanan oleh Israel.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel belum memberikan tanggapan terkait apakah Washington mendukung rencana pembatasan tersebut atau pendirian pos pemeriksaan militer.

Dalam fase awal rencana Trump, militer Israel memang menarik sebagian pasukannya dari Gaza, tetapi masih menguasai sekitar 53 persen wilayah, termasuk seluruh perbatasan darat dengan Mesir. Sementara itu, hampir seluruh penduduk Gaza tinggal di wilayah yang tersisa di bawah kendali Hamas, sebagian besar dalam tenda darurat atau bangunan yang rusak.

Sumber-sumber tersebut juga menyebutkan belum jelas bagaimana nasib warga Palestina yang ditahan atau ditolak melintas oleh militer Israel di pos pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk dari Mesir.

Pemerintah Israel berulang kali menentang pembukaan perlintasan Rafah. Sejumlah pejabat menyatakan Hamas harus lebih dulu mengembalikan jenazah seorang polisi Israel yang masih ditahan di Gaza, yang merupakan bagian terakhir dari sandera yang seharusnya diserahkan pada fase pertama gencatan senjata.

Sementara itu, sejumlah pejabat AS secara tertutup menyatakan bahwa pelaksanaan rencana untuk mengakhiri perang tersebut lebih banyak didorong oleh Washington, bukan oleh Israel.