Ketua ASEAN Filipina Buka Peluang Perluasan Dialog dengan Penentang Junta Myanmar

AKURAT.CO Filipina selaku Ketua ASEAN saat ini menyatakan terbuka untuk melanjutkan dialog dengan kelompok-kelompok yang menentang junta militer Myanmar. Namun, ASEAN menegaskan belum memberikan dukungan terhadap pemilihan umum yang digelar oleh pemerintah militer negara tersebut.

Utusan khusus ASEAN untuk krisis Myanmar, Ma. Theresa Lazaro, mengatakan Filipina tidak mengesahkan hasil pemilu, meski tetap mencermati dampak politik yang muncul dari proses tersebut. “Kami tidak mengendors pemilu, tetapi kami terbuka terhadap perkembangan yang muncul dari rangkaian peristiwa ini,” kata Lazaro dalam wawancara dengan Reuters.

Pernyataan itu disampaikan di tengah pelaksanaan pemilu Myanmar yang berlangsung dalam tiga tahap. Hasil resmi dari dua putaran yang telah digelar menunjukkan mayoritas kursi diraih partai yang berafiliasi dengan militer. Putaran ketiga dijadwalkan berlangsung pada Minggu ini.

Meski tingkat partisipasi pemilih rendah, junta militer menyebut pemilu tersebut sebagai “kemenangan rakyat” dan mengklaim akan membawa stabilitas politik. Namun, kritik datang dari berbagai pihak. Sejumlah negara Barat dan kelompok prodemokrasi menilai pemilu itu tidak adil dan hanya bertujuan melanggengkan kekuasaan militer melalui pemerintahan sipil bayangan. ASEAN sendiri tidak mengirim pemantau pemilu.

Myanmar terus dilanda konflik sejak kudeta militer pada 2021 yang memicu gelombang protes besar-besaran. Penindasan oleh militer kemudian berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok pemberontak.

Di tengah situasi tersebut, Filipina memimpin pertemuan para pemangku kepentingan terkait krisis Myanmar yang digelar pekan ini di Tagaytay, Filipina. Lazaro menyebut pertemuan itu membahas upaya deeskalasi konflik, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta mendorong dialog politik.

Kelompok pemberontak Chin National Front, yang menguasai wilayah dekat perbatasan Myanmar dengan India, mengonfirmasi kehadirannya dalam pertemuan dua hari tersebut. Juru bicaranya, Salai Van, menyebut pertemuan itu sebagai langkah positif dan menyatakan optimisme terhadap pendekatan baru ASEAN.

Pemerintah militer Myanmar tidak memberikan tanggapan atas pertemuan tersebut. Sementara itu, Pemerintahan Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) yang dibentuk oleh oposisi juga tidak memberikan komentar resmi, meski Lazaro memastikan pihaknya ikut berpartisipasi.

Pertemuan ini menyusul kunjungan Lazaro ke Myanmar awal bulan ini, di mana ia bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing. Pemerintah Filipina menggambarkan pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif.

Lazaro berharap dialog selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak kelompok yang selama ini belum terwadahi. Ia juga mendorong pembahasan masa tugas utusan khusus ASEAN yang lebih panjang, menggantikan sistem rotasi tahunan, meski hal itu harus disepakati seluruh anggota ASEAN.

Hingga kini, rencana perdamaian ASEAN yang dikenal sebagai Konsensus Lima Poin masih minim kemajuan akibat terus berlanjutnya pertempuran. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat lebih dari 3,6 juta warga Myanmar mengungsi, sementara ribuan orang tewas dalam konflik pascakudeta, menjadikan Myanmar salah satu krisis kemanusiaan terburuk di Asia.