Polisi Iran Beri Ultimatum 3 Hari 72 Jam kepada Penggerak Kerusuhan, Ancam Hukuman Berat

AKURAT.CO Kepala Kepolisian Nasional Iran mengeluarkan ultimatum keras kepada para demonstran yang terlibat dalam aksi yang oleh pemerintah disebut sebagai kerusuhan di Iran. Mereka diberi waktu tiga hari atau 72 jam untuk menyerahkan diri, atau akan menghadapi hukuman berat sesuai hukum negara.

Ultimatum tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Iran, Ahmad-Reza Radan, pada Senin waktu setempat. Mengutip laporan AFP, Radan menegaskan aparat akan bertindak tegas jika para peserta demonstrasi tidak menyerahkan diri dalam batas waktu yang ditentukan.

“Siapa pun yang terlibat dalam kerusuhan harus menyerahkan diri dalam waktu 72 jam. Jika tidak, mereka akan menghadapi kekuatan penuh hukum,” ujar Radan.

Demonstrasi Iran Terbesar dalam Beberapa Tahun

Gelombang demonstrasi di Iran ini disebut sebagai tantangan terbesar bagi kepemimpinan negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kini, skala kekerasan yang terjadi belum dapat dipastikan sepenuhnya, terutama karena pemadaman internet yang telah berlangsung selama 11 hari berturut-turut.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menilai penindakan aparat Iran jauh lebih mematikan dibandingkan pengakuan resmi pemerintah. Seorang pejabat Iran bahkan mengklaim sedikitnya 5.000 orang tewas selama kerusuhan berlangsung.

Dalam pernyataannya, Radan membedakan antara demonstran yang disebutnya “tertipu” dengan mereka yang dianggap sebagai penggerak kerusuhan. Ia mengatakan, generasi muda yang ikut turun ke jalan tanpa memahami situasi dianggap sebagai korban hasutan, bukan musuh negara.

“Anak-anak muda yang terlibat tanpa sadar dalam kerusuhan adalah orang-orang yang tertipu, bukan tentara musuh,” kata Radan kepada televisi pemerintah Iran.

Pemerintah Iran Tuduh Campur Tangan Asing

Pemerintah Iran mengklaim aksi protes awalnya berlangsung damai sebelum berubah menjadi kekerasan. Pejabat Iran menuding adanya campur tangan pihak asing, termasuk Amerika Serikat dan Israel, sebagai pemicu eskalasi situasi.

Pejabat tinggi dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan komitmen untuk bekerja tanpa henti guna mengatasi masalah ekonomi Iran yang disebut sebagai pemicu utama protes. Namun, mereka juga menegaskan akan menjatuhkan hukuman tegas kepada pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas aksi teror.

Pernyataan tersebut ditandatangani Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei.

Kekhawatiran Hukuman Mati dan Jumlah Korban

Kelompok HAM internasional menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan hukuman mati terhadap demonstran Iran. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Iran menggunakan eksekusi sebagai alat intimidasi negara.

Kepala HAM PBB, Volker Turk, menyebut Iran mengeksekusi sekitar 1.500 orang sepanjang tahun lalu, menjadikannya negara dengan jumlah eksekusi tertinggi kedua di dunia setelah China.

Media pemerintah Iran melaporkan sekitar 3.000 orang ditangkap, namun kelompok HAM memperkirakan jumlah tahanan bisa mencapai 20.000 orang.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyerukan aparat keamanan untuk “menghancurkan akar para penghasut”, sebagaimana dikutip media pemerintah.