Penghitungan Suara Pilpres Uganda Diwarnai Isu Penculikan Kandidat Oposisi

AKURAT.CO Polisi Uganda membantah tudingan bahwa kandidat presiden dari oposisi, Bobi Wine, diculik pada Jumat malam. Sementara, proses penghitungan suara pemilihan presiden berlangsung di bawah pemadaman internet nasional.

Partai Bobi Wine, National Unity Platform (NUP), sebelumnya mengklaim sebuah helikopter mendarat di halaman rumah Wine di ibu kota Kampala dan membawa paksa sang tokoh oposisi ke lokasi yang tidak diketahui.

Klaim tersebut memicu kebingungan. Putra Bobi Wine, Solomon Kampala, sempat menyatakan kedua orang tuanya ditangkap aparat. Namun beberapa jam kemudian ia menyebut ayahnya berhasil melarikan diri, sementara ibunya masih berada dalam status tahanan rumah.

Polisi: Bobi Wine Masih di Rumah

Dalam konferensi pers pada Sabtu pagi, juru bicara kepolisian Uganda Kituuma Rusoke menegaskan Bobi Wine tidak diculik dan masih berada di kediamannya di Kampala. Ia menyebut informasi yang beredar berasal dari anggota keluarga yang menyampaikan klaim “tidak benar dan tidak berdasar”.

Menurut Rusoke, pergerakan Bobi Wine dibatasi karena rumahnya berada di wilayah yang dianggap sebagai area kepentingan keamanan.

“Kami mengendalikan akses ke wilayah yang menjadi titik rawan keamanan. Kami tidak mengizinkan lokasi tertentu digunakan untuk berkumpul dan memicu kekacauan,” ujar Rusoke seperti dikutip harian Daily Monitor.

Ia menambahkan, langkah tersebut diambil untuk mencegah potensi kekerasan dan gangguan stabilitas keamanan nasional.

Hasil Sementara Pilpres Uganda

Hasil sementara pemilu yang digelar Kamis menunjukkan Presiden petahana Yoweri Museveni unggul dengan perolehan sekitar 72 persen suara, sementara Bobi Wine memperoleh 24 persen, berdasarkan hasil dari 94 persen tempat pemungutan suara.

Sebelumnya, Bobi Wine menolak hasil sementara tersebut dan meminta para pendukungnya mengabaikan apa yang ia sebut sebagai “hasil palsu”. Ia menuduh otoritas pemilu telah mencuri suara, meski tidak menyertakan bukti. Pemerintah Uganda belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut.

Situasi Keamanan dan Pemadaman Internet

Putra Bobi Wine mengakui adanya informasi yang simpang siur terkait kondisi keamanan di rumah orang tuanya, seiring sulitnya akses internet di Uganda.

Pemadaman internet nasional membuat verifikasi informasi menjadi terbatas. Kabar mengenai sedikitnya tujuh pendukung oposisi yang tewas dalam insiden kontroversial di Butambala, sekitar 55 kilometer barat daya Kampala, baru diketahui publik sehari kemudian.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Uganda mengeluarkan peringatan kepada warganya menyusul laporan bahwa aparat keamanan menggunakan gas air mata dan tembakan ke udara untuk membubarkan kerumunan massa.

Selama hari pemungutan suara, sejumlah TPS dilaporkan mengalami keterlambatan hingga empat jam akibat keterlambatan distribusi kotak suara dan gangguan pada mesin biometrik pemilih. Sejumlah pihak mengaitkan kendala tersebut dengan pemadaman jaringan internet.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Uganda Simon Byabakama menyatakan penghitungan suara tidak terpengaruh oleh pemadaman internet dan hasil akhir akan diumumkan sebelum pukul 17.00 waktu setempat pada Sabtu.

Pilpres di Tengah Ketegangan Politik

Pemilu kali ini digelar setelah masa kampanye yang diwarnai kekerasan dan pembatasan aktivitas oposisi. Presiden Museveni, berusia 81 tahun, mencalonkan diri untuk masa jabatan ketujuh sejak berkuasa pada 1986.

Bobi Wine, mantan bintang musik berusia 43 tahun, mengklaim mewakili suara generasi muda di Uganda, di mana mayoritas penduduk berusia di bawah 30 tahun. Ia berjanji memberantas korupsi dan melakukan reformasi besar-besaran. Sementara Museveni menyatakan dirinya sebagai satu-satunya penjamin stabilitas dan pembangunan negara.

Meski terdapat enam kandidat lain, persaingan pemilu secara efektif mengerucut pada pertarungan antara Museveni dan Bobi Wine.

Pemadaman internet yang diberlakukan sejak Selasa, menurut Komisi Komunikasi Uganda, bertujuan mencegah penyebaran disinformasi, penipuan, dan hasutan kekerasan. Namun langkah ini dikritik keras oleh Kantor HAM PBB yang menyebutnya sebagai tindakan “sangat mengkhawatirkan”.