Trump Gugat BBC atas Video Capitol Hill, Tuduh Cemar Nama Baik dan Manipulasi Konten

AKURAT.CO Konflik antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan media internasional kembali memanas. Kali ini, Trump menempuh jalur hukum dengan menggugat British Broadcasting Corporation (BBC). I menuding lembaga penyiaran publik Inggris itu telah mencemarkan nama baiknya melalui sebuah video dokumenter yang diklaim menyesatkan publik terkait peristiwa penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.

Trump menilai BBC secara tidak adil menyunting pidatonya saat hari kejadian, sehingga seolah-olah dirinya menghasut pendukung untuk melakukan kekerasan. Dalam gugatan tersebut, Trump menuduh BBC hanya menampilkan potongan video ketika ia meminta massa bergerak menuju Gedung Capitol dan menggunakan frasa “berjuang sekuat tenaga,” sambil menghilangkan bagian pidato yang menyerukan aksi unjuk rasa secara damai.

Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Miami pada Senin (15/12) waktu setempat. Dokumen gugatan setebal 33 halaman itu menyebut siaran BBC sebagai tayangan yang dinilai palsu, menyesatkan, merendahkan, provokatif, serta merusak reputasi Presiden Trump.

Dalam dokumen hukum itu, tim Trump menuduh BBC melanggar undang-undang Negara Bagian Florida terkait praktik perdagangan yang menipu dan tidak adil. Trump pun menuntut ganti rugi sebesar 5 miliar dolar AS untuk setiap perkara, sehingga total nilai gugatan mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp165 triliun.

Menanggapi gugatan tersebut, BBC sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf dengan mengakui adanya kesalahan dalam penilaian editorial. BBC menyebut penyuntingan video tersebut memang dapat menimbulkan kesan bahwa Trump secara langsung menyerukan kekerasan. Meski demikian, pihak BBC menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Trump, dalam pernyataannya, menilai permintaan maaf tersebut tidak disertai penyesalan yang tulus maupun perubahan internal yang signifikan untuk mencegah kesalahan jurnalistik serupa di masa depan.

Sebagai lembaga penyiaran publik yang didanai dari iuran wajib pemilik televisi di Inggris, BBC menghadapi risiko politik jika harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Sejumlah pengamat di Inggris menilai hal itu dapat menjadi isu sensitif di ranah politik domestik.

Tim hukum Trump juga melontarkan tudingan bahwa BBC memiliki kecenderungan agenda politik kiri dan telah lama menyajikan pemberitaan yang menyesatkan terkait dirinya. Seorang juru bicara BBC, dalam pernyataannya kepada Reuters, mengatakan pihaknya belum menerima komunikasi lanjutan dari tim hukum Trump hingga Senin pagi waktu setempat, seraya menegaskan bahwa sikap BBC tidak berubah.

Kasus ini disebut sebagai salah satu krisis terbesar yang dihadapi BBC sepanjang lebih dari satu abad berdiri. Dokumenter yang ditayangkan melalui program Panorama menjelang Pemilu Presiden AS 2024 itu dipastikan tidak akan ditayangkan ulang di seluruh platform BBC. Polemik tersebut juga berujung pada pengunduran diri dua pejabat tinggi lembaga penyiaran tersebut.

Meski video dokumenter itu tidak pernah disiarkan di Amerika Serikat, Trump tetap menempuh langkah hukum. Dalam konteks hukum pencemaran nama baik di Inggris, gugatan harus diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak publikasi.

Untuk memenangkan perkara ini, Trump harus membuktikan bahwa penyuntingan video tersebut bersifat palsu, mencemarkan nama baik, serta dilakukan dengan niat menyesatkan publik. Sementara itu, para pakar hukum menilai BBC berpotensi membela diri dengan argumen bahwa isi dokumenter tersebut secara substansial benar dan tidak merusak reputasi Trump.

Dalam beberapa waktu terakhir, Trump juga tercatat menggugat sejumlah media besar lainnya, termasuk The New York Times, The Wall Street Journal, dan sebuah surat kabar di Iowa. Sebelumnya, beberapa media seperti CBS dan ABC telah mencapai kesepakatan hukum dengan Trump usai gugatan serupa.

Peristiwa penyerbuan Gedung Capitol pada Januari 2021 sendiri terjadi saat massa pendukung Trump berupaya menggagalkan pengesahan kemenangan Joe Biden dalam Pemilu Presiden AS 2020.