Zelensky Siap Adakan Pemilu Ukraina di Masa Perang Jika AS Beri Jaminan Keamanan

AKURAT.CO Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa pemilu Ukraina di masa perang mungkin dilakukan jika Amerika Serikat dan mitra lainnya menyediakan jaminan keamanan yang memadai. Ia menekankan bahwa pemerintah siap mencari solusi hukum agar pemilu bisa digelar dengan aman. Pernyataan ini muncul setelah tekanan AS soal pemilu Ukraina semakin kuat dalam beberapa minggu terakhir.

Dorongan dari Washington semakin intens, terutama setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan “sudah waktunya” Ukraina melakukan pemilu, meski Zelensky siap adakan pemilu hanya jika kondisi memungkinkan. Saat ini, konstitusi Ukraina secara jelas melarang pelaksanaan pemilu saat darurat militer masih diberlakukan.

Dalam perubahan sikap yang cukup signifikan, Zelensky mengatakan ia akan meminta parlemen menyusun aturan baru yang memungkinkan pemilu berlangsung di bawah hukum darurat militer. Ia menambahkan bahwa pemungutan suara dapat digelar dalam 60–90 hari jika ada gencatan senjata dan jaminan keamanan yang memastikan proses pemilu tidak membahayakan warga maupun petugas.

Zelensky juga meminta dukungan langsung dari AS dan negara-negara Eropa untuk menciptakan situasi aman selama pemilu. Ia mengaku belum membahas hal tersebut dengan Trump, tetapi dirinya memiliki “kemauan dan kesiapan penuh” jika semua persyaratan keamanan terpenuhi.

Selama ini, kemungkinan menggelar pemilu di Ukraina sering ditolak lantaran kondisi perang yang berat: serangan udara Rusia terjadi hampir setiap hari, jutaan warga mengungsi, dan ribuan tentara masih berada di garis depan. Survei publik menunjukkan sebagian besar warga menolak pemilu saat perang, meski ada sebagian yang ingin melihat pembaruan politik setelah pemilu terakhir pada 2019.

Pernyataan Zelensky disampaikan di tengah negosiasi intensif untuk mengakhiri perang yang dimulai ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada Februari 2022. Saat ini, Zelensky tengah berada di Eropa untuk memastikan proposal perdamaian yang dipimpin AS tidak menghasilkan kesepakatan timpang yang menguntungkan Rusia dan membahayakan Ukraina di masa depan.

Melalui unggahan di media sosial, Zelensky mengatakan Ukraina dan mitra Eropanya akan segera menyerahkan “dokumen yang telah diperbarui” kepada AS sebagai bagian dari rencana perdamaian. Ia menegaskan bahwa kedua belah pihak ingin memastikan setiap langkah bisa dilaksanakan secara realistis.

Namun, sejumlah isu besar masih menghambat penyelesaian akhir rencana perdamaian tersebut. Salah satunya adalah dokumen yang harus dapat diterima baik oleh Ukraina maupun Rusia. Zelensky juga mengatakan kepada Bloomberg bahwa belum ada kesepakatan mengenai pengaturan wilayah di Donbas, area yang terus dituntut Rusia meski sebagian masih dikuasai Ukraina.

Pada 8 Desember, Zelensky melakukan pembicaraan di London dan Brussels terkait proposal perdamaian tersebut. Pertemuan ini berlangsung setelah tiga hari negosiasi intens antara pejabat Ukraina dan AS dekat Miami, menyusul dirilisnya draft proposal perdamaian Amerika bulan lalu.