Hamas Tolak Resolusi PBB soal Pasukan Internasional di Gaza, Ini Alasannya

AKURAT.CO Kelompok Hamas menegaskan penolakannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza. Sikap ini disampaikan hanya beberapa hari setelah resolusi tersebut disahkan dan langsung memicu perhatian global.

Hamas Nilai Resolusi PBB Tidak Mengakomodasi Hak Palestina

Dalam pernyataan yang dikutip AFP, Selasa (18/11/2025), Hamas menyebut resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Kelompok tersebut menilai keputusan DK PBB itu tidak memenuhi kebutuhan politik maupun kemanusiaan warga Palestina.

“Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata Hamas dalam pernyataannya.

Keberatan atas Wacana Pasukan Internasional di Gaza

Hamas secara tegas menolak rencana pembentukan pasukan internasional yang dalam mandatnya mencakup upaya pelucutan senjata kelompok-kelompok Palestina di Gaza. Menurut mereka, langkah ini dianggap sebagai bentuk perwalian internasional yang bertentangan dengan kehendak rakyat Gaza dan berbagai kelompok yang ada di dalamnya.

“Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut Hamas.

Isi Resolusi DK PBB yang Disorot Hamas

Resolusi yang ditolak Hamas itu merupakan rancangan Amerika Serikat yang memperkuat rencana perdamaian Gaza yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump. Rencana tersebut memuat ketentuan mengenai pengerahan pasukan internasional di Gaza sebagai upaya stabilisasi keamanan, sekaligus membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina di masa depan.

Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut. Sementara Rusia dan Tiongkok memilih abstain tanpa mengeluarkan hak veto. Pemerintah AS menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai langkah “bersejarah dan konstruktif”.

Tidak Sertakan Hamas dalam Roadmap Dua Negara

Resolusi tersebut juga berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara, namun prosesnya tidak melibatkan Hamas. Absennya Hamas dalam mekanisme tersebut menjadi salah satu alasan utama penolakan yang mereka sampaikan.