Uni Eropa Cabut Sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa dan Menteri Anas Khattab

AKURAT.CO Uni Eropa (UE) akan secara resmi mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Anas Khattab dalam beberapa hari mendatang. Langkah ini diambil setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang menyetujui penghapusan nama kedua pejabat tersebut dari daftar sanksi internasional.

Juru bicara Komisi Eropa, Anouar El Anouni, dalam konferensi pers di Brussel mengatakan bahwa Uni Eropa “mencatat keputusan PBB” dan akan menyesuaikannya di tingkat kebijakan Uni Eropa. “Keputusan itu akan segera diterapkan di tingkat UE,” ujarnya.

Perubahan Kebijakan Uni Eropa terhadap Suriah

Pencabutan sanksi ini menandai lanjutan perubahan kebijakan Uni Eropa terhadap Suriah, setelah pada Mei lalu blok tersebut memutuskan untuk mencabut seluruh sanksi ekonomi terhadap negara itu.

Menurut El Anouni, langkah tersebut menunjukkan upaya Eropa untuk mendukung transisi politik yang inklusif di Suriah, sekaligus mempercepat proses pemulihan sosial, ekonomi, dan rekonstruksi nasional. Ia menegaskan kembali komitmen Uni Eropa terhadap “transisi damai yang dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Suriah sendiri.”

Sanksi Keamanan Tetap Berlaku

Meski mencabut sebagian besar sanksi, Uni Eropa masih mempertahankan pembatasan yang berkaitan dengan keamanan, termasuk embargo senjata dan langkah-langkah non-proliferasi militer. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati, di mana Eropa berupaya membuka jalur ekonomi tanpa mengabaikan kekhawatiran keamanan di negara yang pernah dilanda perang tersebut.

Dukungan Internasional terhadap Resolusi PBB

Resolusi PBB yang diajukan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi terhadap dua pejabat Suriah itu disetujui oleh 14 anggota Dewan Keamanan, dengan China abstain. Kesepakatan tersebut mencerminkan dukungan internasional yang semakin luas terhadap pemulihan hubungan diplomatik Suriah, serta perubahan dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Langkah cepat Uni Eropa dalam menyesuaikan kebijakan dengan keputusan PBB juga dianggap sebagai sinyal penting bagi rehabilitasi diplomatik Damaskus di panggung global.