“Undang-Undang Iryna” Disahkan di Carolina Utara Setelah Kasus Pembunuhan Sadis Pengungsi Ukraina

AKURAT.CO Gubernur Carolina Utara, Josh Stein, pada Jumat menandatangani “Undang-Undang Iryna”, sebuah aturan baru yang memperketat sistem penjaminan bagi pelaku kejahatan kekerasan dan pelaku berulang. Undang-undang ini lahir setelah kasus tragis pembunuhan seorang pengungsi asal Ukraina, Iryna Zarutska (23), di kereta ringan Charlotte pada Agustus lalu.

Latar Belakang Kasus yang Menggemparkan

Iryna Zarutska tewas ditikam pada 22 Agustus 2025. Pelakunya, Decarlos Dejuan Brown Jr., dikenal sebagai residivis dengan catatan kriminal panjang — lebih dari selusin kali ditangkap, termasuk kasus perampokan bersenjata yang membuatnya dipenjara selama lima tahun. Ia baru dibebaskan pada Januari atas tuduhan pelanggaran ringan sebelum akhirnya melakukan penusukan fatal itu.

Kasus ini memicu kemarahan publik setelah rekaman CCTV serangan tersebut tersebar luas. Banyak pihak menilai tragedi itu seharusnya bisa dicegah bila sistem pembebasan dengan jaminan di Carolina Utara lebih ketat.

Isi dan Tujuan “Undang-Undang Iryna”

Undang-undang baru ini melarang pembebasan tanpa uang jaminan bagi pelaku kejahatan kekerasan berat serta sebagian besar pelaku kejahatan berulang. Aturan tersebut juga membatasi kewenangan hakim dalam memutuskan pembebasan praperadilan dan mewajibkan evaluasi kesehatan mental bagi lebih banyak terdakwa.

Selain itu, kepala pengadilan negara bagian kini memiliki wewenang untuk menskors hakim jika ditemukan kelalaian dalam menentukan keputusan jaminan.

Menurut Stein, aturan baru ini dimaksudkan untuk “memperingatkan pengadilan agar memeriksa lebih seksama orang-orang yang berpotensi melakukan kekerasan luar biasa sebelum menentukan jaminan mereka.”

“Itu hal yang baik, dan itulah mengapa saya menandatanganinya menjadi undang-undang,” ujar Stein dalam pernyataannya melalui video di media sosial.

Kontroversi dan Kritik

Meski menandatangani, Josh Stein mengaku tidak menyetujui seluruh isi undang-undang tersebut. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini masih terlalu berfokus pada kemampuan terdakwa membayar jaminan, bukan pada tingkat ancaman terhadap masyarakat.

Lebih jauh, Stein juga mengkritik amandemen mendadak dalam RUU itu yang disebutnya berpotensi membuka jalan bagi kembalinya hukuman mati melalui regu tembak — metode eksekusi yang ia sebut “biadab.”

“Selama saya menjadi gubernur, tidak akan ada regu tembak di Carolina Utara,” tegasnya.

Sebagai catatan, eksekusi terakhir di Carolina Utara terjadi pada tahun 2006.

Reaksi Politik dan Publik

Dari pihak legislatif, Tricia Cotham, anggota DPR negara bagian dari Partai Republik wilayah Charlotte yang turut menggagas undang-undang ini, menyebut pengesahan “Undang-Undang Iryna” sebagai kemenangan bagi keamanan publik.

“Akhirnya, kami berhasil menyingkirkan penjahat berbahaya dari jalanan agar tidak ada lagi keluarga yang mengalami duka seperti keluarga Iryna,” kata Cotham.

Namun di sisi lain, Partai Republik termasuk mantan Presiden Donald Trump, menuding Partai Demokrat bersikap lunak terhadap kejahatan. Dalam unggahan di Truth Social, Trump menulis bahwa darah korban kini “ada di tangan Partai Demokrat yang menolak memenjarakan orang jahat.”

Makna di Balik Undang-Undang Baru

Kasus pembunuhan Iryna Zarutska telah menjadi simbol dari perdebatan nasional di Amerika Serikat tentang keadilan praperadilan dan keselamatan publik.

Bagi sebagian pihak, “Undang-Undang Iryna” adalah langkah maju dalam melindungi masyarakat dari residivis berbahaya. Namun bagi yang lain, undang-undang ini dinilai kurang ambisius dan berisiko memperluas ketidakadilan bagi warga miskin yang sulit membayar jaminan.

Seperti yang disampaikan Stein, “Kita bisa dan harus berbuat lebih banyak untuk menjaga keamanan masyarakat. Tapi hukum ini hanyalah satu langkah awal.”