AS Resmi Mulai Tarik Pasukan, Misi Militer AS di Irak Berubah

AKURAT.CO Amerika Serikat resmi mengonfirmasi perubahan status kehadiran militernya di Irak. Misi koalisi internasional yang selama ini berfokus pada perang melawan ISIS dipastikan akan berakhir, bergeser menjadi kemitraan keamanan bilateral dengan pemerintah Irak.

Langkah ini sekaligus menandai proses penarikan pasukan Amerika secara bertahap dari sejumlah wilayah Irak yang dijadwalkan dimulai bulan depan.

Penarikan Bertahap hingga 2026

Kesepakatan transisi tersebut pertama kali diumumkan pada September tahun lalu. Dalam perjanjian itu, Irak dan AS sepakat bahwa misi koalisi pimpinan Washington melawan ISIS akan dihentikan pada September 2025. Sementara penarikan penuh pasukan dijadwalkan selesai pada September 2026.

Tahap pertama mencakup penghentian aktivitas koalisi di markas besar dan pangkalan udara Ain Al Assad pada tahun depan. Setelah itu, fase akhir akan dituntaskan pada 2026.

“Visi pemerintah adalah membangun hubungan berkelanjutan yang mencakup seluruh bidang, termasuk keamanan,” kata Hussein Allawi, penasihat Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al Sudani. Ia menegaskan, proses ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk kembali pada pola hubungan bilateral normal sebelum jatuhnya Mosul ke tangan ISIS pada 2014.

Dari Operasi Militer ke Kemitraan Strategis

Juru bicara Kedutaan Besar AS di Baghdad menyebut perubahan ini sebagai “transisi dari misi militer koalisi menjadi kemitraan keamanan bilateral yang lebih tradisional.”

Ia menekankan bahwa berakhirnya misi koalisi di Irak tidak berarti berakhirnya Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS. Koalisi tersebut akan tetap berlanjut, namun dengan fokus pada upaya diplomasi dan kerja sama sipil.

Pemerintah Irak sendiri memastikan akan tetap menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra internasional, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Turki, NATO, dan Uni Eropa. Semua hubungan itu akan berada di bawah payung Perjanjian Kerangka Kerja Strategis yang sudah ada.

Dinamika Politik Domestik Irak

Kehadiran militer AS di Irak sejak 2014 memang kerap menjadi sumber kontroversi di dalam negeri. Faksi politik pro-Iran dan kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Teheran mendesak agar pasukan Amerika segera angkat kaki.

Tekanan semakin kuat setelah insiden tahun 2020 ketika AS membunuh Jenderal Qassem Soleimani, komandan senior Garda Revolusi Iran, dalam sebuah serangan udara di Baghdad. Balasan Iran berupa serangan rudal ke pangkalan Ain Al Assad menyebabkan lebih dari 100 tentara AS mengalami cedera otak traumatis.

Situasi makin panas setelah pecahnya perang Israel–Hamas pada Oktober 2023. Kelompok milisi yang menamakan diri “Perlawanan Islam di Irak” mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian serangan roket dan drone terhadap fasilitas AS di Irak.

Implikasi Geopolitik

Perubahan status misi militer AS di Irak diumumkan hanya beberapa hari setelah Baghdad menandatangani perjanjian keamanan dengan Iran. Kesepakatan itu memicu reaksi keras dari Washington, yang khawatir pengaruh Teheran semakin kuat di Irak.

Dengan transisi ini, Irak berusaha menyeimbangkan kepentingan: di satu sisi mengurangi ketergantungan pada kehadiran militer asing, di sisi lain tetap menjaga hubungan strategis dengan Washington dan sekutunya untuk memperkuat keamanan dalam negeri.