Kaya Sumber Daya, Tapi Bangkrut: 5 Negara Ini Jadi Bukti Kekayaan Alam Bukan Jaminan Kemakmuran

AKURAT.CO Kekayaan sumber daya alam sering kali dianggap sebagai tiket menuju kemakmuran. Namun, sejarah membuktikan bahwa sumber daya melimpah tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi.

Ketika pengelolaan dilakukan secara serampangan—diperparah oleh korupsi, konflik, dan ketergantungan pada satu sektor—negara yang dulu berjaya bisa terjerumus dalam kebangkrutan.

Berikut lima negara yang pernah menikmati masa keemasan ekonomi, namun akhirnya tumbang.

Salah satunya bahkan sempat menyandang predikat sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, sebelum akhirnya bangkrut karena eksploitasi tambang.

1. Argentina: Dari Lumbung Dunia ke Rekor Gagal Bayar

Pada awal abad ke-20, Argentina dikenal sebagai salah satu negara terkaya. Lahan pertanian yang subur menjadikannya "lumbung pangan dunia".

Namun, setelah Perang Dunia II, ketidakstabilan kebijakan ekonomi, populisme, dan utang luar negeri yang terus membengkak membuat negara ini terus terpuruk.

Argentina tercatat telah mengalami default (gagal bayar utang) sebanyak sembilan kali dalam sejarah.

Puncaknya terjadi pada tahun 2001, ketika negara ini gagal membayar utang sebesar USD145 miliar (setara Rp2.320 triliun), menjadikannya salah satu default terbesar dalam sejarah modern.

2. Islandia: Negeri Es yang Ambruk karena Ambisi Finansial

Islandia sempat menjadi panutan negara kecil yang sukses melalui sektor perbankan. Tapi krisis finansial global 2008 menjadi titik balik tragis.

Tiga bank terbesar di negara ini bangkrut hampir bersamaan, memicu kehancuran ekonomi nasional.

Mata uangnya anjlok, ribuan warga kehilangan tabungan, dan pemerintah harus diselamatkan oleh bantuan dari IMF.

Islandia menjadi contoh nyata bagaimana ekspansi finansial tanpa kontrol bisa berujung pada kehancuran sistemik.

3. Nauru: Kaya Mendadak, Bangkrut Tragis

Negara mungil di Samudera Pasifik ini sempat menikmati masa kejayaan karena cadangan fosfat yang melimpah.

Setelah merdeka pada 1968, Nauru mendapatkan penghasilan miliaran dolar dari ekspor fosfat, dan bahkan tidak memungut pajak dari rakyatnya.

Fasilitas publik dibangun besar-besaran, dan pendapatan per kapita Nauru menjadi yang tertinggi di dunia pada awal 1980-an.

Namun, eksploitasi fosfat tanpa rencana jangka panjang menyebabkan kerusakan lingkungan parah. Saat cadangan habis, Nauru tidak memiliki sumber pendapatan alternatif.

Korupsi pejabat memperburuk situasi, dan pada 1990, Nauru dinyatakan bangkrut. Kini, negara ini bergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup.

4. Venezuela: Kutukan Minyak dan Krisis Kemanusiaan

Dengan cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela seharusnya menjadi raksasa ekonomi. Namun, ketergantungan pada ekspor minyak, buruknya tata kelola, hiperinflasi, serta sanksi internasional membuat negara ini terjerumus ke jurang krisis.

Sistem kesehatan dan pendidikan runtuh, kebutuhan pokok sulit diakses, dan lebih dari 7 juta warga telah meninggalkan negaranya. Venezuela adalah bukti bahwa kekayaan alam bisa menjadi kutukan jika dikelola dengan salah.

5. Yunani: Simbol Krisis Utang Eropa

Yunani menyatakan gagal bayar pada 2010, menjadikannya episentrum krisis utang Eropa. Borosnya belanja negara, sistem pajak yang lemah, dan manipulasi data fiskal membuat utang membengkak.

Meski mendapatkan bailout dari Uni Eropa dan IMF, rakyat Yunani harus menanggung konsekuensinya: pemotongan anggaran, kenaikan pajak, dan gelombang protes nasional.

Kelima negara ini mengingatkan kita bahwa:

Kekayaan alam bukan jaminan kemakmuran, jika tidak disertai pengelolaan yang berkelanjutan.
Diversifikasi ekonomi sangat penting agar negara tidak bergantung pada satu sektor.
Korupsi dan tata kelola buruk bisa menghancurkan potensi sebesar apa pun.
Visi jangka panjang lebih penting dari sekadar eksploitasi jangka pendek.

Hilirisasi tanpa mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang hanya akan mempercepat kerusakan. Alih-alih reboisasi, negara malah memperparah deforestasi.

Tanpa prinsip sustainability governance, kekayaan bisa berubah menjadi kutukan, dan rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. (Bayu Aji Pamungkas/magang)