Joe Biden Hapus Utang Mahasiswa Senilai Rp123 Triliun, Apa Alasannya?

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa pemerintahannya akan menghapus utang mahasiswa untuk tambahan 160 ribu peminjam, pada Rabu (22/5/2024).

Biden menyebutkan bahwa setiap peminjam telah menerima rata-rata penghapusan utang sebesar 35 ribu dolar AS atau sekitar Rp561 juta.

"Hari ini, pemerintahan saya menghapus utang mahasiswa untuk 160.000 orang tambahan, sehingga total warga Amerika yang mendapat manfaat dari tindakan keringanan utang kami menjadi 4,75 juta orang," kata Biden dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Reuters.

Selain itu, pemerintah juga meminta pertanggungjawaban perguruan tinggi yang mengambil keuntungan dari siswa dan keluarga.

Menurut Gedung Putih, jumlah total utang mahasiswa yang dihapus telah mencapai 7,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp123 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi Departemen Pendidikan AS, penghapusan utang ini mencakup tiga kategori peminjam.

Baca Juga: Presiden Joe Biden Bela Israel di Depan Demonstran Pro-Palestina: Apa yang Terjadi di Gaza Bukanlah Genosida

Pertama, mereka yang menerima Pengampunan Pinjaman Layanan Umum (PSLF).

Kedua, mereka yang mendaftar dalam Program Tabungan Pendidikan Berharga (SAVE) Presiden Biden dan memenuhi syarat untuk pengampunan yang dipersingkat.

Ketiga, mereka yang mendapatkan pengampunan berdasarkan pembayaran kembali pendapatan (IDR) sebagai hasil dari perbaikan pemerintah.

Sementara itu, alasan dilakukannya tindakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintahan Biden untuk memberikan keringanan utang kepada sebanyak mungkin peminjam dengan cepat.

Biden menekankan bahwa pemerintahannya telah membuat kemajuan signifikan bagi pelajar dan peminjam selama tiga tahun terakhir, termasuk memberikan peningkatan terbesar pada Pell Grant (dana hibah pemerintah AS untuk pembiayaan kuliah).

Pemerintah juga menetapkan Pengampunan Pinjaman Layanan Publik, sehingga guru, perawat, petugas polisi, dan pekerja layanan publik lainnya mendapatkan keringanan yang mereka berhak dapatkan menurut hukum.

Selain itu, pemerintah meminta pertanggungjawaban perguruan tinggi yang mengambil keuntungan dari siswa dan keluarga.