Resmi! Korea Selatan Tangguhkan Izin Praktik 7 Ribu Dokter Atas Aksi Mogok Kerja

Sulthony Hasanuddin | 4 Maret 2024, 16:58 WIB

AKURAT.CO Menteri Kesehatan Korea Selatan akan mulai menginspeksi rumah sakit guna mengambil tindakan hukum terhadap para dokter magang yang mengabaikan ultimatum untuk mengakhiri aksi mogok kerja pada Senin (4/3/2024).

"Mulai hari ini, kami berencana untuk melakukan inspeksi di tempat untuk mengkonfirmasi dokter magang yang belum kembali dan mengambil tindakan sesuai dengan hukum dan prinsip tanpa terkecuali," kata Menteri Kesehatan, Cho Kyoo-hong dalam sebuah pernyataan.

Seperti diketahui, sekitar 9.000 dokter residen dan dokter magang melakukan aksi mogok kerja sejak 20 Februari setelah pemerintah berencana untuk meningkatkan mahasiswa baru di sekolah kedokteran.

Aksi mogok kerja dari sekitar 70% total dokter di Korea Selatan itu lantas menyebabkan pembatalan beberapa operasi dan perawatan serta membebani unit gawat darurat.

Pemerintah telah memperingatkan para bahwa mereka dapat menghadapi hukuman administratif termasuk penangguhan izin medis dan denda atau hukuman penjara jika tidak kembali bekerja pada akhir bulan lalu.

Dalam pernyataannya, Cho Kyoo-hong juga mengatakan bahwa para dokter yang belum kembali bekerja dapat mengalami masalah dalam karier mereka.

"Harap diingat bahwa dokter yang belum kembali dapat mengalami masalah serius dalam perjalanan karir mereka," tuturnya.

Untuk para dokter yang melakukan protes dan kembali ke rumah sakit, Cho mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan keadaan yang akan meringankan sebelum mengambil tindakan apa pun terhadap mereka.

Kemudian, Wakil Menteri Kesehatan, Park Min-soo mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah untuk menangguhkan izin medis dari sekitar 7.000 dokter peserta pelatihan yang telah meninggalkan pekerjaan mereka.

Aksi mogok kerja juga mempengaruhi masyarakat sipil, seperti para pasien di luar rumah sakit besar di Seoul yang mengatakan bahwa mereka khawatir tentang dampak dari kebuntuan yang berlarut-larut terhadap pengobatan dan menyerukan pembicaraan untuk memastikan resolusi yang cepat.

"Para dokter harus kembali guna meyakinkan pasien dan keluarga mereka, kemudian berdialog dengan pemerintah," kata seorang pasien, yang hanya menyebutkan nama belakangnya sebagai Song.

Hingga saat ini, hanya ada sedikit tanda dari kedua belah pihak terkait aksi tersebut.

Pada akhir pekan kemarin, ribuan dokter Korea Selatan mengadakan rapat umum yang diselenggarakan oleh Asosiasi Medis Korea (KMA), yang mewakili para praktisi swasta, untuk menentang seruan resmi agar para dokter magang kembali bekerja.

Asosiasi Medis Dunia, sebuah kelompok yang mewakili para dokter, mengatakan bahwa mereka mengutuk keras tindakan Pemerintah Korea yang berusaha untuk melumpuhkan suara para pemimpin terpilih dalam Asosiasi Medis Korea.

Mereka menegaskan hak para dokter untuk melakukan aksi kolektif termasuk pemogokan.

Para dokter muda yang melakukan protes mengatakan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu mengatasi masalah gaji dan kondisi kerja sebelum mencoba untuk meningkatkan jumlah dokter.

Sebagai informasi, pemerintah Korea Selatan berencana untuk meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang mulai tahun ajaran 2025, sebagai kebutuhan di tengah masyarakat yang menua dengan cepat dengan salah satu rasio jumlah dokter dan pasien terendah di negara maju, yaitu 2,6 dokter per 1.000 orang.

Rencana untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru di sekolah kedokteran sangat populer di kalangan masyarakat, dengan sekitar 76% responden mendukungnya, tanpa memandang afiliasi politik, demikian hasil jajak pendapat Gallup Korea baru-baru ini.

Namun, beberapa kritikus menuduh pemerintah Presiden Korea Selatan saat ini, Yoon Suk Yeol tidak cukup berkonsultasi dan memilih untuk mempermasalahkan masalah ini menjelang pemilihan parlemen pada bulan April.