Tak Layak Belajar, DPR Tekankan Revitalisasi Sekolah Fokus Wilayah 3T

AKURAT.CO Komisi X DPR RI menyoroti masih banyaknya gedung sekolah di berbagai daerah yang berada dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan dinilai tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang aman dan layak.

Salah satu sekolah yang menjadi perhatian publik adalah SMPN 48 Sa Ate Gaikiu di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Sekolah tersebut memiliki bangunan berdinding kayu, atap jebol, serta lantai tanah—kondisi yang dinilai jauh dari standar kelayakan sarana pendidikan.

“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia jika ruang kelas tempat anak-anak belajar masih berlantaikan tanah dan beratap bocor? Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal keadilan pendidikan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/2/2026).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun ajaran 2024/2025, terdapat sekitar 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia. Namun, 60,3 persen di antaranya berada dalam kondisi rusak.

Pada jenjang SMP, hanya 50,33 persen ruang kelas yang berada dalam kondisi baik. Sisanya terdiri atas 24,73 persen rusak ringan, 17,96 persen rusak sedang, dan 6,97 persen rusak berat.

Baca Juga: Hasto Ingatkan Survei Politik Jangan Jadi Alat Pembenaran Kekuasaan

Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam memastikan kelayakan infrastruktur pendidikan secara merata.

Target Revitalisasi Ditambah

Kemendikdasmen sebelumnya menargetkan revitalisasi 11.700 sekolah.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 60.000 sekolah, sehingga total target revitalisasi mencapai 71.700 sekolah.

Lalu Hadrian mendukung penambahan target tersebut, tetapi menegaskan bahwa pelaksanaannya harus berbasis pada pemetaan kebutuhan yang objektif dan transparan.

“Penambahan target menjadi 71.700 sekolah adalah langkah positif. Namun, sekolah-sekolah di wilayah 3T harus menjadi prioritas utama, karena di sanalah kesenjangan pendidikan paling nyata terjadi,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pendataan dan eksekusi revitalisasi, sekaligus memastikan pengawasan ketat agar anggaran benar-benar tepat sasaran.

“Komisi X DPR akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar program revitalisasi berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran,” pungkasnya.

Baca Juga: Jelang Teken Kesepakatan Tarif dengan AS, Prabowo Kumpulkan Menteri Bidang Ekonomi di Hambalang