Pemulihan Pendidikan Pascabencana di Sumatera Butuh Percepatan dan Anggaran Utuh

AKURAT.CO Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kondisi pembelajaran di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilai masih belum ideal pascabencana.

Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memaparkan terdapat 4.852 sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan pembelajaran di tenda atau kelas darurat karena masih dalam proses pembersihan.

Sementara itu, sejumlah sekolah lainnya memiliki ruang kelas yang sudah tidak dapat digunakan.

Selain itu, terdapat 22 sekolah yang terpaksa menumpang di lokasi lain karena bangunannya hanyut dan harus direlokasi.

“Kami mendorong agar penanganan bencana ini dapat dipercepat karena saat ini baru sekitar 30 persen sekolah terdampak yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan Kemendikdasmen,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2026).

Ia menekankan, anggaran revitalisasi tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penggantian perangkat sekolah, meubelair, alat praktik dan laboratorium, serta pemulihan sumber daya guru dan tenaga kependidikan yang turut terdampak.

Baca Juga: Ramadan Perdana, Masjid Al Ikhlas PIK 2 Dipadati Jemaah

Berdasarkan paparan Kemendikdasmen, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp5,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp1 triliun yang telah disalurkan.

Selain persoalan infrastruktur sekolah, Hetifah juga menggarisbawahi lokasi Hunian Sementara (Huntara) yang belum terintegrasi dengan fasilitas pendidikan.

“Saat ini hunian sementara tidak selalu terkoneksi dengan fasilitas umum dan sarana pendidikan. Ini pasti akan berpengaruh pada kondisi pembelajaran anak-anak,” tuturnya.

Ia menegaskan, dalam pembangunan hunian tetap (huntap) ke depan perlu ada sinergi lintas sektor, terutama terkait relokasi sekolah agar akses pendidikan tetap terjamin bagi peserta didik.

“Untuk itu dalam pembangunan huntap kelak perlu sinergi yang lebih baik, terutama untuk sekolah-sekolah yang akan direlokasi,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut.