Penanganan Banjir di Jakarta Butuh Pendekatan Struktural dan Berkelanjutan

AKURAT.CO Penanggulangan banjir di Jakarta harus diperkuat melalui kebijakan publik yang lebih progresif, terintegrasi, dan berbasis data.

Pengamat kebijakan publik Sugiyanto, atau yang akrab disapa SGY, mengatakan, banjir di Jakarta tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan jangka pendek dan reaktif.

"Banjir Jakarta itu masalah struktural. Artinya, solusinya juga harus struktural melalui kebijakan publik yang konsisten dan berkelanjutan," katanya, saat dihubungi, Sabtu (24/1/2026).

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah komando Gubernur Pramono Anung perlu menggeser paradigma penanganan banjir dari sekadar penanggulangan darurat menjadi pencegahan berbasis perencanaan.

Menurut Sugiyanto, kebijakan tata ruang, pengendalian pembangunan dan pengelolaan air harus berjalan dalam satu arah.

"Selama kebijakan masih berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Penanggulangan banjir harus satu komando dalam kerangka kebijakan publik," ujarnya.

Baca Juga: Jalan Rusak Akibat Banjir, Pemprov Jakarta Kaji Penggunaan Aspal yang Bisa Serap Air

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data dan teknologi dalam kebijakan pengendalian banjir.

Sugiyanto menilai sistem peringatan dini dan pemetaan wilayah rawan banjir secara real time harus menjadi bagian dari kebijakan resmi Pemprov Jakarta.

"Pemerintah harus bisa memprediksi, bukan sekadar merespons. Dengan data yang kuat, keputusan bisa diambil lebih cepat dan lebih tepat," katanya.

Selain itu, Sugiyanto mendorong kebijakan water retention city sebagai solusi jangka panjang. Ia menekankan pentingnya pembangunan dan optimalisasi kolam retensi, waduk serta ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

"Jakarta tidak boleh terus bergantung pada saluran air. Kota ini harus punya banyak ruang untuk menahan air hujan sebelum masuk ke sungai," tuturnya.

Sugiyanto juga mengusulkan kebijakan insentif bagi masyarakat dan pengembang yang menerapkan sistem pengendalian air di bangunan. Menurut dia, pendekatan kebijakan tidak boleh hanya berbasis sanksi.

"Kalau mau efektif, beri insentif. Bangunan yang punya sumur resapan, atap hijau, atau sistem penyerapan air harus diapresiasi," katanya.

Baca Juga: Prediksi Cuaca Ekstrem, DPRD Jakarta Ingatkan Penguatan Penanggulangan Banjir

Lebih lanjut, Sugiyanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam kebijakan penanggulangan banjir Jakarta. Ia mengingatkan, banjir di Jakarta sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah hulu.

"Jakarta tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kebijakan lintas wilayah dari hulu ke hilir yang dijalankan secara konsisten," ujarnya.

Pemprov Jakarta perlu membuka ruang pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir.

Menurut Sugiyanto, transparansi akan meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat.

"Kebijakan yang baik harus terbuka dan bisa diawasi publik. Dengan begitu, program pengendalian banjir di Jakarta tidak berhenti di atas kertas," pungkasnya.