Mendagri: Kecepatan Data Hunian Jadi Kunci Bantuan Pascabencana Aceh

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menginstruksikan seluruh kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota di Provinsi Aceh, untuk segera melakukan pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana.

Pendataan tersebut dinilai krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak cepat membangun hunian bagi warga terdampak sesuai arahan Presiden.

Mendagri menegaskan, hingga saat ini pemerintah pusat masih menunggu data resmi dari daerah sebagai dasar penyaluran bantuan dan pembangunan hunian.

“Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena dianggap tidak cepat, padahal pemerintah pusat menunggu data itu. Kunci pertama ada pada para bupati dan wali kota,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Ia meminta kepala daerah di Aceh untuk mengoptimalkan peran keuchik atau kepala desa dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian.

Data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan jenis dan besaran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

“Berkaitan dengan masalah hunian, kuncinya adalah kecepatan data. Ada kategori kerusakan, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat,” jelasnya.

Tito menjelaskan, dalam proses pemulihan pascabencana, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan biaya kepada warga terdampak.

Hunian dengan kategori rusak ringan memperoleh bantuan Rp15 juta, sementara rusak sedang sebesar Rp30 juta.

Adapun untuk hunian rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi dana tunggu hunian (DTH).

Kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri melaporkan bahwa dalam berbagai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana, pihaknya terus menekankan pentingnya percepatan pendataan.

Data tersebut dapat dikoordinasikan oleh gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada BNPB dan kementerian terkait.

Dalam perkembangannya, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara dinilai telah melaporkan data secara cepat.

Ia juga mengungkapkan, saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Utara, ditemukan kendala berupa hilangnya data kependudukan masyarakat yang menyulitkan proses verifikasi.

Karena itu, Mendagri mengusulkan agar peran keuchik dioptimalkan dalam pendataan awal, kemudian diverifikasi secara bertahap oleh bupati atau wali kota bersama Kapolres dan Kajari setempat.

“Pendataan ini tidak harus menunggu selesai seluruhnya. Bisa dilakukan bertahap. Data yang masuk langsung diserahkan ke BNPB, dan BNPB akan membagikannya kepada Kementerian Sosial untuk segera dibayarkan,” terangnya.

Sebagai contoh, Tito menyebut percepatan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terbukti mempercepat proses pemulihan.

Setelah data dilaporkan, bantuan langsung diterima masyarakat sehingga mereka dapat berangsur meninggalkan lokasi pengungsian.

“Ini yang kami lihat, kecepatan data menjadi kunci. Untuk itu saya mohon dengan hormat kepada Pemerintah Aceh, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, serta 18 bupati di daerah terdampak agar data ini segera dilaporkan,” tandasnya.