Titiek Soeharto: Banjir Sumatera Bukan Semata Cuaca, tapi Ulah Manusia

AKURAT.CO Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyati atau Titiek Soeharto, menilai, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar akibat anomali cuaca.

Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat campur tangan manusia menjadi faktor utama bencana hidrometeorologi yang kini meluas di wilayah ujung barat Indonesia.

“Bencana ini bukan lagi sekadar anomali cuaca. Ini alarm keras bagi kita semua,” ujar Titiek dalam rapat kerja Komisi IV bersama Kementerian Kehutanan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia menegaskan, curah hujan ekstrem akibat badai siklon tropis Senyar hanyalah pemicu alamiah.

Namun, hilangnya kemampuan tanah menyerap air terjadi karena hutan gundul, baik akibat pembukaan lahan maupun aktivitas ilegal.

“Badai siklon memang faktor alam. Namun ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia,” tegasnya.

Menurut Titiek, tiga provinsi terdampak banjir itu saling terhubung oleh bentang ekologi Pegunungan Bukit Barisan.

Baca Juga: Sindir Menhut Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera, Titiek Soeharto: Terus Terang Saya Sedih

Karena itu, bencana serentak yang berulang menunjukkan adanya kerusakan pada kawasan hulu sebagai menara air Sumatera.

“Ketika banjir terjadi serentak dan berulang, artinya ada yang salah dengan menara air kita di hulu,” tambahnya.

Ia meminta pemerintah bergerak cepat, bukan hanya mengirim bantuan logistik, tetapi menjamin keselamatan warga melalui pemulihan ekologi dan pengawasan ketat.

“Rakyat tidak butuh sekadar bantuan sembako. Mereka butuh jaminan bahwa hutan di atas rumah mereka tidak gundul dan membahayakan nyawa mereka,” ujarnya.

Investigasi Kayu Gelondongan

Dalam rapat yang sama, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menegaskan, pihaknya tengah mengusut asal-usul kayu gelondongan yang terseret arus banjir di sejumlah daerah.

“Kementerian Kehutanan berkomitmen melakukan investigasi tuntas material kayu yang terbawa arus banjir,” ujar Raja Juli.

Ia menyampaikan penyelidikan dilakukan berdasarkan MoU antara Kementerian Kehutanan dan Polri, termasuk pembentukan tim investigasi bersama.

Arahan dari Menko Pratikno, Mensesneg, dan Sekretariat Kabinet juga meminta Satgas PHK terlibat penuh dalam investigasi.

“Jika ditemukan unsur pidana, akan kami tindaklanjuti dengan penegakan hukum setegas-tegasnya,” tegasnya.

Baca Juga: Menhut Paparkan Deforestasi Hutan dan Ancaman Banjir di DAS Sumatera, Ini Katanya