DPRD Jakarta Sebut ERP Lebih Efektif Diterapkan di Perbatasan Wilayah Penyangga
AKURAT.CO Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, menilai rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman belum menjawab persoalan utama kemacetan di Jakarta.
Menurutnya, kebijakan pembatasan kendaraan seharusnya difokuskan pada akses masuk Jakarta, bukan justru di wilayah pusat kota.
"Saya baru diskusi dengan Pak Gubernur tentang ERP. Kalau mau membatasi kendaraan, jangan di dalam kota. Jalan-jalan yang akan memasuki Jakarta dari Timur, Barat, dan Selatan, ya mereka harus bayar," kata Khoirudin kepada wartawan, Sabtu (29/11/2025).
Baca Juga: OttoDigital–Ukirama Jalin Kemitraan Strategis Hadirkan Solusi Pembayaran dan ERP Terintegrasi
Dia menyebut, kemacetan Jakarta tidak hanya dipicu oleh mobilitas warga dalam kota, tetapi juga arus kendaraan harian dari wilayah penyangga. Karena itu, penarikan tarif ERP di batas-batas kota dinilai lebih efektif mencegah masuknya kendaraan pribadi dalam jumlah besar.
Selain itu, kebijakan apa pun harus dibarengi penyediaan transportasi publik yang memadai. "Bukan hanya orang, kendaraan pun saya usulkan pembatasan di ujung-ujung batas Jakarta. Tapi kita harus sediakan angkutan umum. Biar mereka bisa menggunakan kendaraan umum," ujarnya.
Dia mengingatkan agar pembatasan kendaraan tidak menambah beban warga dan justru memindahkan masalah kemacetan ke titik lain. "Jangan sampai masuk ke Jakarta kendaraannya menambah macet dan menambah polusi," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
