Arahan Presiden: Utamakan Keselamatan Warga dan Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera

AKURAT.CO Pemerintah bergerak cepat merespons rangkaian bencana hidrometeorologi basah yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak Senin (24/11/2025).

Situasi ini menjadi fokus Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kemenko PMK dan sejumlah kementerian/lembaga terkait, berlangsung secara hybrid dari Pusdalops BNPB, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Menko PMK Pratikno menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan.

“Bapak Presiden sudah memerintahkan agar penanganan darurat ini dilakukan dengan serius. Saat kita menangani keadaan darurat, kita juga menyiapkan pemulihan pascadarurat, karena infrastruktur harus segera pulih,” ujar Pratikno.

Ia menjelaskan, hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar dalam beberapa hari terakhir memicu banjir, banjir bandang, longsor, serta gangguan transportasi dan pelayaran di tiga provinsi terdampak.

Dampaknya meliputi korban jiwa, kerusakan infrastruktur, terputusnya akses jalan, serta gangguan listrik dan telekomunikasi.

“Ini sudah memakan cukup banyak korban jiwa, tetapi data masih kita update,” kata Pratikno.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan menghadapi kendala akibat cuaca ekstrem dan akses terputus. Karena itu, bantuan juga akan dikirim melalui jalur udara.

Baca Juga: 7 Faktor Utama Banjir Sering Terjadi di Kota-kota Besar

“Pemerintah melalui BNPB akan mengirimkan bantuan menggunakan jalur udara. Kita tidak bisa menunggu infrastruktur darat kembali pulih,” tegasnya.

BNPB Dirikan Posko Darurat di Tarutung

Melalui sambungan daring, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang sedang berada di Sumatra Utara menyampaikan bahwa BNPB akan membentuk Posko Darurat di Tarutung sebagai pusat koordinasi terpadu, sesuai arahan Presiden.

Menurut Suharyanto, operasi pencarian dan pertolongan tetap menjadi prioritas utama, sebagaimana yang dilakukan sebelumnya di Cilacap dan Banjarnegara.

“Operasi pencarian dan pertolongan akan menjadi prioritas. Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak,” ujarnya.

BNPB juga segera menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menghalau awan hujan dan mengurangi risiko bencana susulan.

“Kita akan menggelar OMC demi percepatan penanganan darurat,” tegasnya.

Suharyanto menambahkan bahwa jajaran deputi, tenaga ahli, dan unsur pengarah BNPB telah dibagi tugas dan mulai bergerak ke Aceh, Sumbar, dan Sumut.

“Untuk wilayah Aceh, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan memimpin koordinasi di lapangan,” katanya.

Sinergi Kementerian/Lembaga

Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti melaporkan bahwa identifikasi kerusakan infrastruktur terkendala hujan yang belum berhenti. Empat jembatan terputus di Aceh, sementara sekitar 20 titik longsor terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

“Kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa mencapai lokasi,” katanya.

Kementerian Kesehatan memastikan layanan kesehatan tetap berjalan. Tenaga kesehatan cadangan telah dikirim, dan fasilitas kesehatan di daerah terdampak disiagakan.

Kemenkes juga menyiapkan dukungan agar kegiatan pembelajaran dapat segera dimulai kembali.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pemerintah daerah telah diberikan fleksibilitas menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan melakukan pergeseran anggaran demi mempercepat penanganan darurat.

Baca Juga: Dampak Cuaca Ekstrem di Kota Padang: Banjir Bandang dan Longsor Meluas ke 7 Kecamatan

Sementara itu, Kepala Basarnas Muhammad Syafii melaporkan bahwa delapan operasi SAR tengah berlangsung di tiga provinsi terdampak.

Fokus utama adalah evakuasi warga terisolasi dan pencarian korban yang belum ditemukan.

“Kita sedang melaksanakan delapan operasi, khususnya mengevakuasi korban yang terisolasi,” jelas Syafii.

Cuaca Berangsur Membaik

BMKG menegaskan bahwa fenomena Siklon Tropis Senyar merupakan pemicu utama cuaca ekstrem. Siklon itu sempat bergerak dari Aceh Timur hingga Aceh Tamiang sebelum melemah pada siang hari.

Dengan melemahnya siklon, BMKG memprediksi cuaca akan berangsur membaik sehingga penanganan darurat dapat dilakukan lebih optimal.

Namun, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan karena aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) berpotensi meningkatkan cuaca ekstrem di Mandailing Natal dan Sumatra Barat.

BMKG juga memastikan siap mendukung BNPB dalam penyelenggaraan OMC.

Menutup rapat, Menko PMK memastikan seluruh daerah terdampak telah menetapkan status darurat, yang menjadi dasar percepatan pengerahan sumber daya dari pemerintah pusat.

“Masing-masing daerah sudah menetapkan kondisi darurat. Ini dasar bagi kita untuk bergerak cepat memberikan dukungan semaksimal mungkin dari pusat ke daerah,” pungkas Pratikno.

Respons DPR

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menilai, langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah mencapai level darurat dan mengancam keselamatan masyarakat.

Menurut Hinca, fenomena cuaca ekstrem yang memicu hujan hingga 150 milimeter per hari dan angin kencang dengan kecepatan lebih dari 56 km/jam merupakan kondisi yang “tidak biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya”.

“Sudah banyak video yang kita lihat di media sosial, semua menyayat hati. Air deras membawa pohon, jembatan putus, kota gelap karena listrik padam. Ini bukan situasi yang bisa ditunda,” ujarnya.

Hinca mengaku intens berkomunikasi dengan keluarga, komunitas, dan relawan di berbagai daerah dalam tiga hari terakhir, mulai dari Toba Raya, Tapanuli Tengah, Sibolga, hingga Medan.

Ia menyebut rumah ibu mertuanya di Medan turut terendam banjir hingga setinggi lutut.

Baca Juga: Banjir Bandang dan Longsor Terjang Sumut: 25 Tewas, Akses Utama Lumpuh Total

“Biasanya alur sungai menuju Belawan tidak pernah seperti ini. Siang ini ibu mertua saya harus diungsikan karena air masuk ke rumah. Medan gelap karena hujan ekstrem dan listrik padam,” tuturnya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat harus bertindak cepat, terlebih situasi makin sulit akibat listrik padam, komunikasi terputus, dan akses jalan rusak.

Sejumlah relawan yang dikirim ke lokasi pun terpaksa kembali karena cuaca memburuk dan medan berbahaya.

Melihat tingkat kerusakan dan potensi berlanjutnya cuaca ekstrem hingga tiga minggu ke depan, Hinca meminta Presiden menetapkan status tanggap bencana nasional.

“Saya kira Presiden harus segera menetapkan status tanggap bencana. Ini urusan kemanusiaan. Negara harus hadir penuh, baik dalam menyediakan makanan, air, bantuan medis, maupun penyelamatan warga yang masih terancam,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta BMKG terus memperbarui informasi cuaca, termasuk untuk wilayah Riau yang berbatasan langsung dengan daerah terdampak, guna mengantisipasi risiko meluasnya bencana.

Hinca berharap situasi segera membaik dan seluruh pihak dapat menghadapi bencana ini dengan semangat gotong royong.