Gubernur Herman Deru Terima Penghargaan Menko PMK, Sumsel Sukses Tekan Angka Prevalensi Stunting secara Signifikan

AKURAT.CO Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, kembali menorehkan prestasi tingkat nasional.

Kali ini, orang nomor satu di Sumsel itu menerima tanda penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, atas keberhasilan Sumsel menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Herman Deru sebagai Provinsi dengan Penurunan Prevalensi Stunting Terbaik II Nasional per 12 November 2025.

Baca Juga: MoU Tanjung Carat Jadi Momentum Emas, Herman Deru Pastikan Sumsel Punya Pelabuhan Samudera Sendiri

Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan dan kerja keras Pemprov Sumsel dalam menurunkan angka stunting di daerah.

Keberhasilan itu tak lepas dari strategi komprehensif yang diterapkan oleh Pemprov Sumsel, termasuk intervensi sejak masa pra-kelahiran.

Upaya tersebut berfokus pada 11 intervensi spesifik di sektor kesehatan, terutama bagi remaja putri dan ibu hamil, guna memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan bebas stunting.

Baca Juga: Kolaborasi Jadi Kunci, Herman Deru Dorong Pengawasan Bea Cukai Berbasis Sinergi dan Humanis

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sumsel tercatat sebesar 15,9 persen atau sebanyak 117.905 balita.

Angka tersebut menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menempatkan Sumsel sebagai salah satu daerah dengan progres tercepat di Indonesia.

Secara nasional, prevalensi stunting tahun 2024 berada di angka 19,8 persen, turun dari 21,5 persen pada tahun 2023.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Dorong Inovasi Daerah Wujudkan Kemandirian Pangan Sumsel

Penurunan ini menunjukkan keberhasilan berbagai daerah, termasuk Sumsel, dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting.

Penghargaan ini menjadi kali kedua bagi Sumsel sebagai provinsi dengan penurunan prevalensi stunting.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mendapatkan apresiasi langsung dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penghargaan terkait keberhasilan menurunkan angka stunting sebesar 6,2 persen dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia tahun 2022.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Buka Festival Rempah Sumsel 2025, Tegaskan Komitmen Hilirisasi Produk Lokal

Menurut Kepala BKKBN saat itu, Hasto Wardoyo, angka stunting Provinsi Sumsel yang sebelumnya 24,8 persen pada 2021 dapat diturunkan dengan cepat sebesar 6,2 persen atau menjadi 18,6 persen di tahun 2022.

Berdasarkan hasil SSGI Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Sumsel turun signifikan dari 24,8 persen di tahun 2021 menjadi 18,6 persen pada 2023.

Penurunan sebesar 6,2 persen itu menjadikan Sumsel sebagai provinsi dengan laju penurunan tercepat kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Resmikan Groundbreaking Pembangunan Jembatan Tanah Kering Baru yang Viral di Pulau Rimau

Sementara itu, data nasional menunjukkan jumlah kasus stunting terbesar masih terdapat di beberapa provinsi, antara lain Jawa Barat dengan 638.348 balita atau 15,9 persen, Jawa Tengah 485.893 (17,1 persen), Jawa Timur 430.780 (14,7 persen), Sumatera Utara 316.456 (22 persen), Nusa Tenggara Timur 214.143 (37 persen) dan Banten 209.600 (21,1 persen).

Dengan capaian membanggakan ini, Herman Deru menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir, melainkan penyemangat untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting di Sumsel.

"Ini adalah hasil nyata dari gotong royong semua pihak. Mari kita lanjutkan kerja baik ini agar Sumsel menjadi provinsi bebas stunting," katanya.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Ajak Kadin Wujudkan Pemerataan Ekonomi di Sumsel

Pemerintah pusat menargetkan angka stunting nasional turun menjadi 14,2 persen pada tahun 2029, sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Herman Deru menegaskan bahwa Pemprov Sumsel berkomitmen penuh mendukung target tersebut melalui program lintas sektor yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat.