Golkar Kritik Pemprov Jakarta Kurangi Subsidi Pangan Murah, Ada Mafia di Lapangan

AKURAT.CO Langkah Pemerintah Provinsi Jakarta mengurangi anggaran subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam APBD 2026 mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Golkar DPRD Jakarta.

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, yang digelar Rabu (12/11/2025), Wakil Ketua I Fraksi Golkar DPRD Jakarta, Ramly HI Muhammad, menilai keputusan itu keliru dan berpotensi menekan daya beli warga miskin.

Dia mendesak agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkaji ulang kebijakan tersebut.

"DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi," katanya.

Baca Juga: Kritik Gaya Kepemimpinan Ketua DPRD Jakarta, Demokrat: Ini Tontonan yang Tidak Mendidik

Ramly tidak hanya menyoal pemangkasan anggaran tapi juga membuka borok distribusi pangan murah yang selama ini diduga sarat permainan. Dia menyebut adanya praktik mafia yang menguasai penyaluran bantuan di lapangan.

"Yang kita tahu, pangan subsidi itu sudah berbahaya. Masyarakat datang jam lima pagi, jam tujuh baru mau dibagi ternyata sudah habis. Ternyata yang menitip itu yang dapat. Yang menitip bayar Rp50 ribu, pasti dapat. Ada mafia," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ramly membeberkan struktur keuangan Pemprov Jakarta tahun anggaran 2026.

Menurutnya, total nilai Rancangan APBD 2026 disepakati sebesar Rp81,3 triliun sudah disesuaikan setelah dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas Rp15 miliar.

Baca Juga: Solusi Anies Baswedan Atasi Masalah Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta

"Perlu kami sampaikan bahwa total APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026 Rp81,3 triliun," katanya.

Rinciannya, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp71,4 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp74,2 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp9,875 triliun yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya sebesar Rp5 triliun dan pinjaman daerah Rp4,822 triliun.

Adapun, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp7 triliun, terdiri atas penyertaan modal daerah Rp5,2 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp1,8 triliun.

Dengan nada tajam, Ramly menutup pandangannya terkait keberpihakan anggaran yang harus kembali pada kepentingan rakyat kecil.

Baca Juga: Pramono Izinkan SMAN 72 Jakarta Kembali Gelar Belajar Tatap Muka

"Pangan murah bukan sekadar angka di kertas. Itu adalah urat nadi bagi rakyat Jakarta," tegasnya.