Menko Polkam Ajukan Tambahan Anggaran di 2026, Fokus Berantas Judi Online hingga Narkoba

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyampaikan pihaknya telah mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

Tambahan anggaran itu untuk memperkuat kinerja sepuluh Desk dan dua Satuan Tugas (Satgas) khusus, yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.

"Rapat dengar pendapat tadi dengan Banggar, membahas tentang rencana kerja dan program dari setiap kementerian koordinator untuk tahun anggaran 2026. Di dalamnya termasuk dibahas tentang cakupan anggaran, program-program yang menjadi prioritas, dan sebagainya," kata Budi usai menghadiri rapat bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Baca Juga: Kemenko Polkam Dorong Sinkronisasi Kebijakan Data Pribadi Pusat-Daerah Jelang Berakhirnya Masa Transisi UU PDP

Menurutnya, Kemenko Polhukam memiliki peran sentral dalam pelaksanaan berbagai kebijakan lintas sektor, terutama dalam isu-isu penegakan hukum yang strategis. 

Penambahan anggaran dibutuhkan untuk mengoptimalkan kerja sejumlah desk dan satgas, yang menangani persoalan kompleks seperti penyelundupan, judi online, narkoba, dan pembakaran hutan.

"Kami dari Kemenko Polkam tentu, karena kami membawahi juga ada 10 Desk yang kita bentuk, termasuk ada 2 Satgas khusus, dan beberapa Satuan Tugas yang memang sesuai dengan dinamika. Kami mengajukan juga usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Ini semua masih dalam pembahasan, dan nanti akan ada rapat lagi, guna memutuskan dari pagu anggaran yang pernah diputuskan," jelasnya.

Baca Juga: Menko Polkam: Keberhasilan TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkoba Bukti Nyata Negara Hadir

Budi menambahkan, usulan angka anggaran masih bersifat dinamis dan akan terus berkembang sesuai hasil pembahasan lanjutan di DPR.

Banyak kebijakan lintas sektor kini berada dalam koordinasi pihaknya, meskipun beberapa di antaranya berada di luar struktur kementeriannya. Untuk itu, diperlukan pos pendanaan khusus agar program-program strategis nasional bisa dijalankan lebih optimal.

"Ujung-tombak penegakan hukum dan eksekusi program itu memang banyak di Polkam. Seperti Desk Penyelundupan, judi Online, Narkoba, Pembakaran Hutan, dan sebagainya. Ternyata setelah dikembangkan, cakup hampir semua kementerian, lembaga, meskipun itu di luar kita. Ini perlu memang pos-pos khusus untuk mendukung, agar bisa lebih optimal," pungkasnya.