11 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Pemprov Sumsel Panen Apresiasi dari BPK

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak beberapa tahun terakhir diterima Pemprov Sumsel.

Opini WTP disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (4/6/2025), dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov Sumsel.

"Alhamdulillah, hari ini kita menerima LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024, yang kembali meraih opini WTP untuk kesebelas kalinya. Terima kasih atas capaian ini. Ini adalah hasil kerja seluruh perangkat, termasuk dukungan dari legislatif," ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Herman Deru menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif jajaran Pemprov Sumsel dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

"Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi simbol kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Menurut Herman Deru, keberhasilan ini sejalan dengan visi dan misi pemprov yang berkomitmen menjadikan Sumsel lebih maju, sejahtera dan berdaya saing.

"Laporan keuangan ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi penting untuk mendukung program-program strategis, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM dan pelayanan publik yang berkualitas," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Herman Deru, Pemprov Sumsel selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan.

"Kami memastikan bahwa seluruh proses dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas," ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah rakyat.

"Rekomendasi dari BPK dalam laporan ini akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan," ujar Herman Deru.

Herman Deru juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan standar tata kelola keuangan dan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan agenda rutin BPK setiap tahun atau awal semester pertama.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024," jelasnya.

Sarjono pun memberikan apresiasi atas konsistensi Pemprov Sumsel dalam mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut.

"Ini adalah pencapaian luar biasa. Kami harap dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," tuturnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut unsur Forkopimda Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD; Sekda Sumsel, Edward Candra; serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumsel.