Dedi Mulyadi Sindir Lucky Hakim: Bahagiakan Anak Tak Harus ke Jepang

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi hangat polemik perjalanan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang saat masa mudik Lebaran 2025.

Ia menilai, sebagai pejabat publik, tindakan Lucky tidak mencerminkan tanggung jawab seorang kepala daerah.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Lucky lewat pesan dan rapat Zoom, bahwa kami ini pejabat negara. Terkait aturan dan etika,” kata Dedi di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025).

“Membahagiakan anak itu penting, tapi tidak harus ke Jepang.”

Dedi menyayangkan sikap Lucky yang memilih berlibur ke luar negeri di saat banyak masyarakat justru sibuk menjalani tradisi mudik dan pelayanan publik tetap dibutuhkan.

Ia menyarankan agar para pemimpin daerah justru menjadikan wilayahnya sendiri sebagai tempat wisata yang membanggakan.

“Kalau anak-anak ingin liburan, ya di kotanya sendiri. Kalau dirasa belum menarik seperti Jepang atau Labuan Bajo, ya tugas kepala daerah untuk mempercantiknya,” tegasnya.

“Pemimpin harus bisa jadi contoh.”

Baca Juga: Strategi Prabowo Hadapi Perang Dagang Sudah Tepat, Pemerintah Diminta Gerak Lebih Cepat

Gubernur Jabar itu juga menyinggung berbagai persoalan di Indramayu yang perlu mendapat perhatian lebih, salah satunya fenomena penyapu koin di jalur pantura yang masih marak dan membahayakan keselamatan.

“Ini masalah serius, bukan hanya budaya tapi soal edukasi juga. Harus dicari solusi agar mereka tak lagi menggantungkan hidup dari aktivitas berisiko itu,” ujarnya.

Terkait pelanggaran prosedur cuti oleh Lucky Hakim, Dedi mengingatkan bahwa sudah ada surat edaran resmi dari Kementerian Dalam Negeri mengenai larangan bepergian bagi pejabat negara saat masa libur nasional dan cuti bersama.

“Ini jadi warning. Saya yakin ke depan, tidak ada lagi pejabat yang berani melanggar aturan seperti ini. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari Kemendagri,” katanya.

Dedi pun tak menampik bahwa sanksi maksimal seperti pemberhentian sementara selama tiga bulan bisa saja dijatuhkan.

Sementara itu, Lucky Hakim memberikan klarifikasi di Pendopo Bupati Indramayu.

Ia menjelaskan bahwa perjalanan ke Jepang bersama keluarga telah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sejak masa kampanye Pilkada 2024.

“Saya jarang di rumah selama kampanye, jadi saya janji ke anak-anak akan mengajak mereka liburan. Tiket sudah dibeli sejak Desember 2024,” jelas Lucky.

Ia mengaku sempat mengajukan izin, namun ditolak karena tidak memenuhi tenggat waktu minimal 14 hari kerja.

Menyadari ada hari kerja di tengah liburan, Lucky pun memutuskan memajukan kepulangan sebagai bentuk tanggung jawab.

“Saya tetap komunikasi dengan wakil bupati selama di luar negeri untuk memastikan roda pemerintahan berjalan. Saya juga baru tahu soal larangan bepergian saat sudah di Jepang karena belum sempat membaca semua surat masuk,” ungkapnya.

Meski telah meminta maaf dan mencoba menjelaskan, nasib Lucky kini berada di tangan Kemendagri.

Apakah pelanggaran ini akan berujung pada sanksi tegas atau cukup dengan teguran, waktu yang akan menjawab.

Baca Juga: Strategi Prabowo Hadapi Perang Dagang Sudah Tepat, Pemerintah Diminta Gerak Lebih Cepat