Pemprov Jakarta Harus Bersiap Hadapi Gelombang Migrasi Usai Lebaran

AKURAT.CO Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi gelombang migrasi pendatang dari luar daerah, setelah perayaan Idulfitri mendatang.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar Pemprov dapat mengantisipasi lonjakan jumlah pendatang ke ibu kota.

"Pemprov DKI Jakarta harus siap-siap mendata para pendatang untuk mengetahui jumlah pasti warga baru yang datang ke sini setelah perayaan Idulfitri," kata William di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Menurutnya, Jakarta memang dikenal sebagai tujuan utama bagi banyak orang yang ingin mencari pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup. Sehingga, tak heran jika ibu kota selalu menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai daerah.

Baca Juga: Israel Rancang Badan Migrasi untuk Kosongkan Gaza, Dikecam Dunia!

"Jakarta selalu jadi tujuan orang-orang yang membawa kerabat mereka untuk mencari pekerjaan demi meningkatkan taraf hidup di kota ini. Makanya, Jakarta juga dikenal sebagai kota bagi semua orang," tuturnya.

Berdasarkan prediksi terbaru dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, ibu kota diperkirakan akan kedatangan sekitar 10 ribu hingga 15 ribu orang baru setelah Lebaran.

Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni sekitar 25 ribu orang pada 2023 dan 16 ribu orang pada 2024, William tetap memperingatkan adanya dampak besar dari migrasi ini, mengingat kondisi perekonomian yang semakin sulit.

"Masalahnya, migrasi setelah Lebaran tahun ini akan terjadi di tengah-tengah keadaan perekonomian yang sulit. Lapangan pekerjaan di ibu kota yang selama ini dicari oleh para pendatang juga semakin terbatas, terutama setelah pemecatan massal beberapa waktu lalu," jelas William.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa pada Januari 2025, sekitar 3 ribu pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan sebagian besar kasus terjadi di DKI Jakarta. Hal ini semakin memperburuk ketatnya persaingan di pasar kerja ibu kota.

Dia pun mengingatkan Pemprov DKI Jakarta, untuk lebih memperhatikan masalah ini, mengingat peningkatan jumlah pendatang ke Jakarta berpotensi memperburuk kondisi lapangan pekerjaan.

Baca Juga: Migrasi Pelanggan Pertamina Jadi Sentimen Positif Saham AKRA?

"Kita memang sulit untuk melarang orang luar datang ke Jakarta. Namun, hal ini harus bisa dibatasi oleh Pemprov DKI Jakarta," tegasnya.

Selain itu, William juga menyarankan Pemprov untuk lebih gencar melakukan komunikasi publik yang dapat mendorong masyarakat di daerah untuk tetap tinggal di tempat asal mereka. Dia berharap, dengan koordinasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah, migrasi besar-besaran ke ibu kota bisa dicegah.

"Pemprov DKI Jakarta harus melakukan komunikasi untuk menahan orang-orang agar tetap tinggal di daerahnya masing-masing dan tidak pergi ke Jakarta," usulnya.

Terakhir, dia meminta Pemprov DKI Jakarta agar mendorong pendatang dari luar daerah untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja Jakarta. Dengan demikian, para pendatang dapat lebih kompetitif dalam mencari pekerjaan dan bisa bertahan hidup di ibu kota.

"Jika warga luar daerah tetap ingin datang ke Jakarta, seminimalnya mereka harus memiliki keterampilan tinggi yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga bisa kompetitif dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan di sini," pungkasnya.