LKBH Nurul Iman Apresiasi Langkah Kejati Aceh Bongkar Dugaan Korupsi di FIF Group Lhokseumawe

AKURAT.CO Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Nurul Iman memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil oleh Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Kepala Cabang FIF Group Lhokseumawe.

Kasus ini diangkat berdasarkan laporan resmi LKBH Nurul Iman dengan Nomor 07/LKBHNI/XI/2024, tertanggal 22 November 2024.

Dalam rilis resmi yang diperoleh AKURAT.CO pada Selasa (24/12/2024), LKBH Nurul Iman menyatakan harapan agar Kejati Aceh dapat menuntaskan penyelidikan kasus tersebut secara transparan dan menyeluruh.

Dugaan korupsi ini berkaitan dengan praktik lelang kendaraan bermotor tanpa melalui kantor pelelangan resmi yang diatur dalam ketentuan nasional.

Baca Juga: Hutama Karya Operasikan Tol Sigli-Banda Aceh dan 3 Ruas Lainnya Selama Nataru 2024

"Praktik ini lazim dilakukan oleh sejumlah oknum di perusahaan tersebut. Kami berharap upaya ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga menjadi langkah perbaikan sistem agar perusahaan leasing lainnya tunduk pada aturan yang berlaku," ujar Rahmad Lubis, perwakilan Advokat LKBH Nurul Iman.

Kasus ini, lanjut Rahmad, melibatkan prosedur lelang kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan resmi, sehingga berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

"Praktik tersebut, jika dibiarkan, dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola perusahaan leasing di Indonesia," sambungnya.

LKBH Nurul Iman juga menegaskan bahwa langkah Kejati Aceh ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk mengawasi lembaga leasing lainnya yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

"Transparansi dan keberanian dalam mengusut kasus serupa juga menjadi tuntutan utama dari masyarakat," ujar Rahmad.

Baca Juga: LKBH Nurul Iman dan Lapas Cibinong Jalin Kerja Sama Pelayanan Hukum Warga Binaan

Selain itu, LKBH Nurul Iman juga mengimbau agar seluruh pihak yang terkait dengan praktik lelang kendaraan bermotor mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini, menurutnya, penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pelayanan keuangan di sektor leasing.

"Dengan pengusutan yang menyeluruh, kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di lembaga keuangan dan memastikan keberlanjutan praktik yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia," tutup Rahmad.