APBD DKI Jakarta 2025 Ditetapkan Rp91,3 Triliun, Prioritas Sekolah Gratis dan Pembangunan Infrastruktur

AKURAT.CO Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menjelaskan detail anggaran daerah Jakarta tahun 2025 yang mencapai Rp91,3 triliun. Angka tersebut, harus dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan pendapatan dan pengeluaran daerah.

"Jadi pertama, Rp91,3 triliun itu jangan dilihat sebagai angka besar begitu saja. Kita harus lihat dulu pendapatan daerahnya, yang sebenarnya hanya Rp81,7 triliun. Pendapatan ini digunakan untuk berbagai belanja daerah, termasuk program sekolah gratis di Jakarta," kata Taufik saat dihubungi Akurat.co, Senin (2/12/2024).

Meski demikian, ada tantangan berupa defisit anggaran. Dengan pendapatan sebesar Rp81,7 triliun, pengeluaran yang harus dikelola mencapai Rp82,6 triliun. Sehingga, terdapat kekurangan hampir Rp1 miliar.

Untuk menutup defisit ini, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan tambahan, salah satunya dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp5 miliar.

Baca Juga: Jika Terpilih, Ridwan Kamil Pastikan Transparansi APBD Lewat Teknologi Digital

Taufik menjelaskan, bahwa total penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,6 triliun mencakup berbagai sumber, termasuk dana pemerintah pusat. Namun, dana tersebut langsung dialokasikan untuk kebutuhan tertentu, seperti pembangunan MRT sebesar Rp4,7 triliun.

Dengan berbagai pengeluaran, penerimaan tambahan ini akhirnya menyisakan sekitar Rp1 triliun untuk menutup defisit.

"Intinya, pendapatan daerah sebesar Rp81,7 triliun ditambah penerimaan pembiayaan Rp9,6 triliun itulah yang membentuk total anggaran Rp91,3 triliun. Ini menunjukkan bagaimana anggaran dikelola secara terukur dan transparan," tambahnya.

Dari total belanja daerah sebesar Rp82,6 triliun, porsi terbesar dialokasikan ke Komisi E DPRD yang membawahi bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Rancangan awal mengusulkan anggaran sebesar Rp32,7 triliun untuk komisi ini, dengan fokus utama pada program sekolah gratis.

"Yang paling besar memang untuk Komisi E, khususnya program pendidikan seperti sekolah gratis. Anggaran ini mencakup belanja operasional dan program bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP). Untuk pendidikan, alokasi KJP dialihkan untuk mendukung sekolah gratis," jelasnya.

Selain pendidikan, anggaran Komisi E juga digunakan untuk kebutuhan sosial dan kesehatan masyarakat. Prioritas ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta melalui layanan dasar yang berkualitas.