Akurat

Mardiono Minta Cilegon Kembali Dihijaukan Di Pemilu 2024

Arief Rachman | 18 September 2023, 11:34 WIB
Mardiono Minta Cilegon Kembali Dihijaukan Di Pemilu 2024

AKURAT.CO Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono membuka kegiatan bimbingan teknis dan pembekalan bakal calon legislatif (Bacaleg) PPP Cilegon, di Hotel Mambruk, Anyar, Banten.

Dalam kesempatan ini, Mardiono meminta agar Cilegon kembali dikuasai PPP pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kami hadir di sini berjuang untuk umat. Maka saya mengajak kader PPP untuk meyakinkan rakyat menjemput takdir kemenangan. Kali ini, saatnya Cilegon dikuasai oleh PPP,” ujar Mardiono usai kegiatan, Minggu (17/9/2023).

Baca Juga: Sandiaga-Arwani Optimis Jateng Bisa Tingkatkan Perolehan Suara Dan Kursi PPP Di Pemilu 2024

Mardiono menyebut, para Bacaleg harus membuat program kerja yang memang dibutuhkan rakyat di masing-masing Dapilnya.

“Karena kunci utama untuk bisa meraih kepercayaan rakyat adalah dengan menyampaikan visi misi PPP dan proker yang memang dibutuhkan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Cilegon Sahruji meyakini hadirnya Muhamad Mardiono kali ini dapat menjadikan motivasi dan dukungan bagi para Bacaleg.

Baca Juga: PPP Ogah Berkoalisi Dengan Demokrat, Sandiaga: Kita Istiqomah Sama PDIP

“Saya yakin dan percaya, dengan hadirnya beliau ini memberikan motivasi dan support meningkatkan energi untuk mendapat capaian suara terbaik di Cilegon. Ini momentum PPP dan Pemilu 2024 seluruh mesin politik partai akan secara sungguh-sungguh menangkan Pemilu,” kata Sahruji.

Dia pun mengaku PPP layak dan pantas mendapatkan delapan kursi di Kota Cilegon. Sebab menurutnya tiap figur Bacaleg memiliki kompetensi yang bisa dipilih masyarakat.

“Saya targetkan PPP layak dan pantas dapat delapan kursi (Cilegon). Karena sangat beralasan, tiap figur di Dapilnya memang memiliki kompetensi untuk bisa dipilih masyarakat menjadi anggota DPRD,” pungkasnya.[]

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.