Penyusunan Ranperda P4GN Perlu untuk Putus Mata Rantai Peredaran Narkoba di Jakarta

AKURAT.CO Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), merupakan langkah yang relevan dan dibutuhkan untuk menjawab persoalan penyalahgunaan narkotika di Jakarta.

Regulasi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

"Fraksi PSI memandang penyusunan Ranperda ini sebagai langkah yang relevan dan diperlukan," kata Anggota DPRD Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga: DPRD Jakarta Minta Izin Tempat Hiburan Dicabut Permanen jika Terbukti Edarkan Narkoba

August mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mempertegas peran dalam memfasilitasi pelaksanaan P4GN. Pemprov perlu aktif menjalankan upaya pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, serta menyediakan sistem data dan informasi yang terintegrasi.

"Hal ini penting agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sekadar menjadi pelaksana pasif kebijakan pusat, tetapi memiliki kerangka kerja yang jelas dan terukur," ujarnya.

Selain itu, Fraksi PSI meminta Pemprov Jakarta mengedepankan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahgunaan narkotika. Dia menilai, pendekatan ini lebih tepat dibandingkan semata-mata memberikan hukuman pidana kepada para pengguna.

Baca Juga: Pramono Kedepankan Pendekatan Kemanusiaan, Pecandu Narkoba Diarahkan ke Rehabilitasi

"Pendekatan rehabilitatif sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum nasional, termasuk semangat restorative justice dan perubahan paradigma yang memandang pengguna narkotika sebagai korban yang membutuhkan pemulihan," ucapnya.

Fraksi PSI juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani permasalahan narkotika. August mendorong penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk pembentukan tim terpadu serta pelibatan masyarakat, dunia usaha, dan satuan pendidikan.

"Dengan catatan tersebut, Fraksi PSI menilai Ranperda P4GN layak dilanjutkan ke tahap pembahasan dengan komitmen perbaikan pada aspek implementasi dan penguatan kebijakan," pungkasnya.